benuanta.co.id, TARAKAN – Semakin banyaknya masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukan bahwa keberadaan program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Bukan hanya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, dengan adanya Program JKN juga meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang membutuhkan biaya besar untuk berobat.
Hal ini disikapi secara positif oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Dino Andrian. Dino mengaku sangat mengapresiasi pengelolaan Program JKN yang semakin baik dari tahun ke tahun dan terus berbenah diri terhadap keluhan, kritik dan saran yang disuarakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Program JKN ini sangat dibutuhkan masyarakat karena banyak yang telah terbantu dengan keberadaan JKN. Saya dan keluarga juga telah terdaftar sebagai peserta JKN walaupun alhamdullilah belum pernah menggunakannya, namun saya mendengar dari konstituen saya banyak yang sudah terbantu biaya pengobatannya dengan Program JKN,” ungkapnya.
Menurut Dino, meski telah diakui oleh banyak orang terkait manfaatnya yang begitu besar, ia menyebut bahwa peningkatan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Program JKN harus terus berjalan. Tidak hanya BPJS Kesehatan, tetapi juga pentingnya peran banyak pihak termasuk pemeritah dan fasilitas kesehatan.
“Hingga saat ini saya tidak pernah menerima secara faktual keluhan pada pelayanan JKN. Artiannya berati sudah sangat baik, meski ada beberapa yang harus ditingkatkan. Beberapa waktu lalu saya masih mendengar beberapa isu adanya perlakuan diskriminasi di fasilitas kesehatan walaupun saya berharap isu ini tidak benar-benar terjadi,” tutur Dino.
Terkait dengan adanya isu perlakuan yang berbeda antara peserta, Dino menanggapi bahwa kejadian ini kemungkinan berhubungan dengan kecukupan SDM di fasilitas kesehatan. Ia menyebut masyarakat ingin mendapatkan pelayanan maksimal namun belum diimbangi dengan kecukupan tenaga medis maupun sarana prasarana di fasilitas kesehatan.
“Tentunya perlu penelusuran lebih lanjut apakah kejadian ini benar terjadi di lapangan atau informasi berlebihan dari beberapa oknum saja. Namun ada baiknya hal ini mendorong kita untuk terus berbenah agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat,” ujar Dino.
Dino menambahkan, dirinya termasuk salah satu yang setuju terhadap usulan dan gagasan anggota DPR RI untuk penyamarataan kelas di rumah sakit.
“Soal kelas-kelas di rumah sakit saya setuju untuk dihilangkan. Karena hal ini justru mempolarisasi kelompok-kelompok masyarakat jika ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Bisa saja ini diberlakukan khusus untuk peserta JKN, namun untuk mereka yang menggunakan asuransi swasta boleh tetap mengacu pada kelas-kelas tersebut,” ungkapnya.
Tidak sampai di situ, Dino ikut mengimbau masyarakat untuk memastikan dirinya sudah terdaftar dan terjamin dalam Program JKN. Menurutnya hal ini sangat penting sebagai proteksi terhadap penyakit-penyakit berbiaya besar.
“Kita dalam posisi sebagai anggota DPRD terus menginterogasi masyarakat jangan sampai ada yang belum terdaftar. Untuk masyarakat yang mampu bisa mendaftar sebagai peserta mandiri dan rutin membayar iuran, sedangkan masyarakat tidak mampu agar segera terdata untuk dimasukkan sebagai peserta PBI” tegasnya. (adv/oki)
