benuanta.co.id, NUNUKAN – Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia (ASPPINDO) Kalimantan Utara (Kaltara) melantik pengurus ASPPINDO Nunukan serta menggelar sosialisasi dan diskusi bagi pelaku usaha untuk menyambut Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah dibangun di Kaltara yang dilaksanakan pada Jumat, 23 September 2022.
Ketua ASPPINDO Kaltara, Novliana Turan menyampaikan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan langkah awal dari ASPPINDO bagi pelaku usaha yang ada di perbatasan.
“Tentunya ini adalah kerinduan kami, kami berharap selalu bergandengan tangan dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membangun perdagangan di perbatasan,” ujar Novliana kepada benuanta.co.id, Jumat (23/9/2022).
Diungkapkannya, sosialisasi yang dilaksanakan dengan mengangkat isu-isu yang menjadi prioritas perdagangan di perbatasan hingga bisa sampai di Pemerintah Pusat.
Selain itu, ia mengatakan saat ini begitu banyak regulasi yang perlu dikupas tuntas secara bersama, sehingga pelaku-pelaku usah di perbatasan ini bisa memahami regulasi tersebut.
Lebih lanjut, Novliana mengatakan dengan terbentuknya pengurus ASPPINDO Nunukan diharapkan dapat membangun perdagangan perbatasan apalagi dengan hadirnya PLBN di Kaltara.
“PLBN yang ada di Sebatik dalam waktu dekat ini, akan diresmikan tentunya harus ada pemantapan bagi pelaku usaha perlu diperkuat,” katanya.
Novliana mengungkapkan, saat ini perdagangan perbatasan masih ditutup oleh pihak Malaysia. Sehingga, ia berharap wilayah perbatasan khususnya perdagangan di perbatasan bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Ia menyampaikan, tujuan sosialnya untuk menyatukan dan penguatan para pelaku usaha yang ada di perbatasan, dalam aktivitas ekonomi dengan negara tetangga serta memfasilitasi dan mencari solusi berbagai permasalahan ekonomi dan perdagangan yang ada di perbatasan bersama dengan pemerintah.
“Kita ingin meningkatkan kualitas SDM dan daya saing pelaku usaha dan masyarakat perbatasan serta meningkatkan nilai ekspor produk-produk lokal melalui PLBN nantinya,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Provinsi Kaltara, Budiyo Sunarto mengatakan pembangunan di wilayah perbatasan sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan nasional. Terutama dalam menjamin kedaulatan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan.
Diungkapkannya, tak bisa dipungkiri beberapa kelemahan masih ditemui di sektor perdagangan, baik persoalan distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya khususnya di wilayah perbatasan.
“Meski begitu kita sebagai pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memperoleh mekanisme yang konkret dan solusi terbaik, untuk memecahkan permasalahan ini sehingga kedepannya perdagangan di perbatasan dapat meningkat,” ujar Budiyo. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Matthew Gregori Nusa
