benuanta.co.id, TARAKAN – Drama sengketa lahan yang terjadi di Bumi Perkemahan Binalatoeng ternyata sudah pernah melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Akbar Mahmud Ola menjelaskan RDP yang berlangsung beberapa hari lalu diminta oleh pihak Lantamal XIII Tarakan. Turut hadir pula Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Aset Kota Tarakan dan beberapa unsur terkait.
“Jadi persoalannya kan tanah, Lantamal ini mengaku dengan suratnya ini tukar guling dengan pihak Angkatan Darat dan pihak masyarkat juga merasa punya perawatan dan segala macam,” jelasnya, (20/9/2022)
Kehadirannya ia ditengah-tengah gesekan masyarakat pemilik tanah dengan anggota TNI AL ini merupakan inisiatif pihaknya. Ia merasa terpanggil dan harus hadir untuk melerai masyarakat dengan pihak TNI AL. Akbar menegaskan, pihaknya pun kaget ketika mendengar kabar keributan antara masyarakat dan anggota TNI AL.
“Oleh Badan Pertanahan itu menyatakan bahwa pertemuan di RDP itu tidak ada yang menang tidak ada juga yang kalah, jadi kesimpulannya ya Dewan menganjurkan masing-masing pihak damai di luar rapat dewan, dengan catatan memberikan kompensasi kepada masyarakat,” beber Akbar.
“Jadi hadir ini inisiatif kami, tidak ada surat perintah surat tugas saya kesini dengan pak Yusuf Middu terpanggil saja kan kasihan masyarakat kita kalau bergesekan begini,” lanjutnya.
Disinggung soal pembangunan yang dilakukan pihak Lantamal, ia menerangkan tak tahu menahu. Menurutnya pembangunan tersebut telah diatur oleh Kementrian Pertahanan dan Keamanan. Pihaknya juga dengan sesegera mungkin akan melaporkan ini ke Ketua DPRD Tarakan guna mengambil sikap atas gesekan yang terjadi antar masyarakat dengan TNI AL.
“Mungkin rapat dengar pendapat lanjutan, terus nanti kegiatan apapun di lokasi tanah yang menjadi persoalan masyarakat ini tolong jangan diadakan kegiatan dulu, baik dari masyarakat ataupun Angkatan Laut,” tegasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
