benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kaltara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muh. Khoiruddin meminta kepada pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Dia menilai kenaikan harga BBM saat ini tidak relevan di tengah perekonomian masyarakat yang belum stabil. Atas dasar kemanusiaan dan menjaga daya beli sekaligus menekan potensi meningkatnya angka kemiskinan maka perlu kiranya Pemerintah bisa mempertimbangkan kembali keputusannya menaikkan harga BBM.
“Saat ini kami banyak menerima keluhan dari masyarakat dan dampak kenaikan BBM ini pasti sangat berpengaruh bagi rakyat kecil,” ungkap Bang Khoir, Sabtu (10/9/2022)
Menurutnya, dengan fakta sekarang tentu masyarakat tidak punya opsi apapun selain membeli BBM dengan harga lebih mahal dari sebelumnya meski di tengah ekonomi yang kurang baik.
Situasi dan kondisi kita saat ini berada ditengah pemulihan ekonomi pasca hantaman pandemi seharusnya pemerintah jangan menaikan harga BBM,” sebutnya.
Dampak kenaikan BBM ini sangat berpeluang meningkatkan harga kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan dan papan, itu artinya semua sektor ikut merasakan dampaknya lalu bagaimana para UMKM dan pedagang kecil.
“Intinya Kami menolak kenaikan harga BBM ini,” tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari PKS mengatakan naiknya harga BBM subsidi dinilai tidak tepat lantaran saat ini masyarakat masih berjuang memulihkan ekonomi mereka. Kenaikan harga BBM subsidi, kata Khoiruddin, juga akan berdampak pada meroketnya harga sembako.
Naiknya harga barang termasuk sembako ini pada akhirnya bisa memicu inflasi,” kata Bang Khoir sapaan Muh Khoiruddin yang juga Sekretaris DPW PKS Kaltara.
Bang Khoir menyebut saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, harga minyak dunia sedang menurun dan masyarakat masih berusaha memulihkan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19.
“Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan naiknya inflasi, sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mencermati dan mengkaji dampak kenaikan harga BBM subsidi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” kata Khoir.
Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menaikan harga Pertalite, Pertamax, hingga Solar per Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan diumumkan di Istana Merdeka oleh Jokowi bersama jajaran menterinya. Menteri ESDM Arifin Tasrif yang turut hadir memberikan rincian kenaikan BBM tersebut, yakni:
1. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.
2. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
3. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Pandemi belum usai, sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini.
Kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.
Anggapan subsidi BBM sebagai sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM
Kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.
Oleh karena itu, dengan tegas, Anggota DPRD Kaltara dari PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan tersebut.
“Kami yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT,” jelasnya.
Rakyat itu perlu diberikan Kail agar mereka berjuang untuk mendapatkan ikannya, Subsidi Kompensasi Kanaikan BBM berbentuk sembako dan lainnya memang itu baik, tetapi kurang tepat dan tidak mendidik.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
