benuanta.co.id, TARAKAN – Protes terhadap kenaikan BBM Aliansi September Berdarah, usai melangsungkan demonstrasinya di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, kini berakhir dialog di dalam ruangan.
Aliansi yang terdiri dari organisasi intra dan ekstra kampus ini menyatakan tegas sikapnya dihadapan para wakil rakyat, untuk menolak kenaikan harga BBM yang diteken oleh Presiden Jokowi.
Secara garis besar, Aliansi September Berdarah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BEM Universitas Borneo Tarakan, Dicky Nur Alam mengangkat tuntutan kenaikan harga BBM, revisi Perpres Nomor 69 Tahun 2021 dan isu lokal yang berkaitan dengan kelangkaan BBM.
Selanjutnya mengenai dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah PT. Pertamina pun juga disuarakan aliansi mahasiswa ini.
Di tengah berlangsungnya jajak pendapat antara mahasiswa dan anggota DPRD, sore ini berhasil merujuk kesimpulan bahwa berbagai pihak menolak kenaikan BBM itu sendiri. Aspirasi kelompok mahasiswa ini, akan diteruskan oleh DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan harapan dapat ditinjau kembali.
“Kami mahasiswa tidak pernah merasa puas, karena persoalan ini harus dituntaskan dari akar hingga ke atas (pemerintah pusat). Untuk mengawal tuntutan kita, kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD Tarakan,” kata Koordinator Aliansi Sedarah Dicky Nur Alam kepada benuanta.co.id, Senin (5/9/2022).
Sementara itu, DPRD Tarakan yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali dan Wakil Ketua DPRD Yulius Dinandus beserta anggota DPRD lainnya bersepakat dengan 7 tuntutan aliansi sedarah.
“Bahwa Aliansi September Berdarah bersama DPRD Kota Tarakan, menolak kenaikan BBM dan meminta revisi Perpres nomor 69 tahun 2021,” jelas Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus.
Bukan tanpa alasan DPRD bersepakat menolak kenaikan harga BBM. Pihaknya senada dengan para demonstran yakni dampak kenaikan harga BBM tersebut dapat mencekik kehidupan masyarakat seperti halnya tranportasi, harga bahan pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Hal tersebut disampaikan Yulius lantaran pemerintah pusat kurang mengetahui kondisi lokal khususnya Kota Tarakan.
“Menolak karena mengingat dampak yang diakibatkan oleh kenaikan BBM, diluar dari alasan pemerintah pusat. Kita punya alasan sendiri tentang dampak itu,” bebernya.
“Saya mewakili lembaga, DPRD bersama Aliansi Sedarah menyatakan menolak kenaikan BBM,” tegas Ketua DPRD Tarakan.
Tujuh tuntutan Aliansi Sedarah yakni:
1. Menolak kenaikan dan penghapusan subsidi BBM
2. Revisi Perpres Nomor 69 Tahun 2021 perubahan Atas Perpres Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
3. Usut dan Tangkap mafia BBM di Kalimantan Utara
4. Membentuk satgas pengawasan independen BBM bersubsidi
5. Usut tuntas permasalahan limbah pertamina di Karang Harapan yang merusak lahan pertanian warga
6. Atasi kelangkaan BBM
7. Meminta transparansi mengenai jumlah dan distribusi subsidi BBM di Kota Tarakan. (*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Matthew Gregori Nusa
