benuanta.co.id, TARAKAN – Blank spot di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) sudah menjadi salah satu isu yang paling dinantikan realisasinya baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
Namun begitu, peran legeslatif yang dijalankan Anggota DPR RI dapil Kaltara, Deddy Yevri Sitorus dalam mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) pun dapat direalisasikan.
Diutarakan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Deddy Yevri Sitorus, atensi mengenai blank spot di Kaltara, menjadi bagian yang dibahas dan menjadi perhatian serius saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kaltara.
“Telkomsel bilang sudah berproses, sejauh ini sudah 349 tower dan desa kita 489. Tetapi kendalanya itu di daerah Nunukan dan Tarakan, sementara daerah pedalaman banyak. Jadi tahun depan masih ada sekitar 120 BTS lagi yang akan dibangun,” ujar Deddy Sitorus kepada benuanta.co.id, Selasa (9/8/2022).
Namun demikian, menurut Deddy terdapat kendala yakni desa-desa di Kaltara jaraknya cenderung berjauhan. Seharusnya kata dia, setiap satu tower dapat menjangkau luasan kilometer tertentu. Tetapi, karena kondisi geografis Kaltara yang berbukit dan jarak antar desa berjauhan, sementara populasinya sedikit sehingga terkadang tidak tercover.
“Setelah pembangunan, penganggaran BTS per tahun paling murah Rp2 miliar. Itu paling murah, baru hanya untuk pembelian segala macam, belum lagi kuotanya. Jadi memang mahal sekali,” kata dia.
Pihaknya mendorong BUMN Telkom Group untuk memperbanyak BTS, program-programnya, lalu sinerginya dengan pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut, Deddy optimis kendala blank spot di Kaltara dapat teratasi.
“Harapan saya seperti Telkomsel, terkait dengan dunia digital tentu harus ekspansif. Memang kita bisa memahami biayanya yang mahal, karena mereka kan bisnis tidak mungkin merugi kecuali penugasan pemerintah, nah itu ada namanya program bakti,” tutup Deddy. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Nicky Saputra
