benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Besarnya jumlah tenaga honorer di Kabupaten Malinau saat ini, dikhawatirkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Ping Ding berdampak meningkatnya pengangguran jika penghapusan tenaga honorer benar diberlakukan.
“Harus kita pikirkan memang, meskipun saat ini kita belum tahu pasti makna dari penghapusan tenaga honorer ini apa. Apakah hanya namanya saja yang diganti atau tenaga honorernya yang benar-benar ditiadakan,” kata Ping Ding, Senin 11 Juli 2022.
Ping juga berharap sebelum tenaga honorer dihapuskan, pemerintah pusat harusnya dapat melihat kondisi setiap daerah di Indonesia yang memiliki kondisi berbeda-beda terhadap kebutuhan tenaga honorernya.
“Jika daerah yang sudah memiliki jumlah ASN-nya sangat banyak aturan ini mungkin dapat diberlakukan. Tapi bagaimana dengan Malinau dan daerah lainnya yang masih sangat butuh tenaga honorer,” ungkapnya.
“Tentu tidak bisa langsung diberlakukan, tapi ada prosesnya khususnya untuk hak honorer yang jika nanti tidak dipekerjaan, harus dicarikan solusi alternatif untuk masa depan mereka,” tambahnya.
Ia menginginkan agar pemerintah pusat bisa memberikan solusi bagi nasib tenaga honorer jika tidak lagi bekerja.
“Ini aturan dari pusat, namun dampaknya ke pemerintah daerah yang mau tidak mau harus ikut aturan pusat. Oleh karena itu, pusat juga harus bantu Pemkab untuk mencarikan solusi lain terkait tenaga honorer ini,” pungkasnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor: Yogi Wibawa
