benuanta.co.id, NUNUKAN – Konsul Jenderal RI di Sarawak, Sigit Witjeksono mengunjungi wilayah Perbatasan Long Midang, Krayan Kabupaten Nunukan direncanakan hari ini Jumat, 1 Juli 2022 pukul 10.00 Wita.
Maksud dan tujuan pertemuan adalah melakukan dialog bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, stakeholders dan masyarakat setempat terkait kondisi wilayah perbatasan Long Midang Bakelalan dan potensi daerah Krayan yang dapat menjadi peluang investasi pariwisata dan perdagangan.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura hafid, SE,MM,Ph.D memerintahkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nunukan, dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, untuk hadir di kunjungan Konsul Jenderal RI di Sarawak di Krayan.
Dikatakan Laura, untuk lintas batas perdagangan di Indonesia sudah tidak ada masalah, dan telah menyiapkan semua persyaratan yang ada, hal itu juga sudah disampaikan ke Gubernur, karena ini adalah rana pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan adanya pertemuan mudah-mudahan secepatnya bisa berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia agar perbatasan itu bisa dibuka untuk akses lalu lintas sembako di wilayah Krayan.
“Kita juga sudah tugaskan di bidang terkait agar merapatkan dan mengkomunikasikan khusunya di Sosek Malindo karena hubungan perdagangan ini salah satunya tugas Sosek Malindo, semoga sesegera mungkin mendapatkan solusi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Nunukan (Pemkab) Nunukan juga masih tetap fokus dengan jembatan udara (Jembara), subsidi ongkos angkut (SOA) dan terus berjalan, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Krayan, apalagi adanya pembangunan seperti pos lintas batas negara (PLBN), logistik itu pasti akan diperlukan banyak.
“Kita (pemerintah daerah) memberikan fasilitas SOA yang sudah kita berikan beberapa tahun,” kata Laura, kepada benuanta.co.id.
Hingga saat ini pemerintah daerah juga terus mendorong bagaimana pemerintah Malaysia agar bisa berkenan membuka kembali perbatasan.
Terkait hanya ada satu badan usaha di Krayan juga menjadi permasalahan saat ini, hal itu mendapat respon dari beberapa masyarakat, padahal banyak peluang di sana, namun hal itu karena di pemerintah Malaysia meminta hanya satu badan usaha. “Malaysia mintanya satu badan usaha ya jadi satu saja , karena kita juga butuh jadi kita hanya mengikuti aturan yang ada di Malaysia,” jelasnya.
Laura berharap dengan kunjungan konsulat RI di Krayan bisa melihat secara langsung keadaan wilayah dan hubungan antara kedua negara ini yang sangat erat sekali termasuk kebutuhan dasarnya. “Dengan kunjungan itu bisa membuahkan hasil, seperti masalah perdagangan antara dua negara dan hal lainnya,” imbuhnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
