Hanura: Pemerintah Daerah Harus Lebih Fokus dalam Pendapatan Transfer
benuanta.co.id. NUNUKAN – Menindaklanjuti pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, DPRD Kabupaten Nunukan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD tahun 2021,
Fraksi Hanura menilai penggunaan anggaran 2021 sangat maksimal dan diharapkan pada tahun berikutnya dapat meningkat, hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni.
Dari target pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp. 113.736.807.590,00 dan terealisasi sebesar Rp. 176.077.409.030,17 atau 154,81 persen hal itu di apresiasi dari fraksi Hanura mereka juga berharap tahun-tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi.
Melihat target pendapatan transfer sebesar Rp. 1.192.603.883.891,33 dan terealisasi sebesar Rp.1.185.595.058.784,06 atau 99,41 persen, menurut pandangan Fraksi Partai Hanura, dianggap sudah baik akan tetapi ke depannya jika bisa mencapai 100 persen bahkan kalau bisa lebih dari 100 persen.
“Agar tidak menjadi imbas yang akan timbul jika target pendapatan transfer tidak terpenuhi dapat menjadi beban hutang daerah di tahun yang akan datang, sehingga kami meminta kepada Pemerintah Daerah lebih fokus dalam persoalan ini, untuk tidak menjadi beban keuangan daerah di tahun yang akan datang,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni, Selasa (28/6/2022).
Sedangkan dari target lain-lain pendapat yang sah pada tahun 2021 yang terhitung sebesar Rp.35.482.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp.34.150.687.261,42 dan jika dipersentasikan sebesar 96,25 persen, ini merupakan sebuah prestasi untuk tetap dipertahankan dan dapat dijadikan acuhan dalam mengoptimalkan pendapatan-pendapatan dari sektor pendapatan yang lain sehingga dapat melebihi target yang ditetapkan.
Fraksi Partai Hanura mempunyai keyakinan bahwa Pemerintah Daerah Nunukan sejauh ini sudah bekerja sekuat tenaga untuk mencapai terget yang maksimal, dengan capain yang sudah didapatkan sampai saat ini bahkan mendapatkan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) sebanyak tujuh kali berturut-turut termasuk tahun 2021 lalu, jikapun ada kekurangan.
“Kita harus tetap bekerjasama untuk mencari solusi terbaik, serta jika capaian yang sudah sesuai dengan target tetap perlu untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” jelasnya.
Hal ini juga senada dengan pandangan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) yang disampaikan oleh Hendrawan, pada dasarnya Fraksi PPN mendukung penuh, untuk dapat dibahas lebih lanjut dan dapat dilaksanakan secara utuh dan konsisten untuk Kabupaten Nunukan yang lebih baik. Apabila dalam Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini.
Sedangkan pemandangan umum fraksi partai gerakan karya pembangunan (Fraksi GKP) yang disampaikan Siti Raudah Arsyad, dalam memenuhi tujuan ini, peran lembaga legislatif yakni DPRD sangat diperlukan untuk terus melakukan pengawasan dan dukungan demi
terselenggaranya urusan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga penyajian LKPD oleh pemerintah daerah tidak hanya sekedar bertujuan untuk menjalankan kewajiban belaka.
Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan agar mewujudkan clean governance di mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
“Karena uang yang dikelola oleh Pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus optimal, dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling penting adalah bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
