benuanta.co.id, TARAKAN – Wacana segelintir pihak terkait penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan perpanjangan masa periode Presiden sudah meluas di nusantara, Kantor Staf Presiden pastikan hal tersebut tidak menjadi kehendak Presiden Joko Widodo dan juga pihak istana.
Perkembangan isu hangat itu, disinyalir adanya pro kontra di kalangan elite, pakar, mahasiswa dan elemen masyarakat. Bahkan, gerakan-gerakan unjuk rasa semakin dikumandangkan disertai tuntutan isu lainnya seperti kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
Kepada benuanta.co.id, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dr. H. Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan berkali-kali sikapnya terhadap usulan penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, yang saat ini diwacanakan sejumlah pimpinan partai politik.
“Jokowi konsentrasi menyelesaikan program-program nasional sampai dengan tahun 2024. Close, jabatan Presiden 3 periode dan penundaan pemilu itu sudah selesai, tidak lagi dibicarakan,” tegasnya usai melakukan safari Ramadan Bakomubin di Tarakan, Jumat (8/4/2022).
Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Se-Indonesia (Bakomubin) itu menguraikan bahwa di tubuh kabinet, wacana kontoversi tersebut ditegaskan Presiden Jokowi untuk tidak ikut terlibat.
“Sudah, Presiden telah sampaikan ke para menteri apalagi cuma Ali Mochtar kasian,” terangnya.
Isu ini menjadi atensi penuh tak hanya di tataran elite, tetapi juga bagi gerakan mahasiswa hingga di Kalimantan Utara. Untuk itu, KSP menegaskan bahwa pihak istana tidak pernah mewacanakan hal tersebut.
Sementara itu, diberitakan antaranews.com pada Rabu (6/4/2022) lalu, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non-kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga non-kementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.
“Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan,” kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. (*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Matthew Gregori Nusa
