benuanta.co.id, BULUNGAN – Rencana lanjutan usai dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi oleh Presiden Joko Widodo. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) bakal melaksanakan identifikasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedda Litbang) Provinsi Kaltara, Risdianto mengatakan tim Kemenkomarves akan turun ke lapangan melaksanakan identifikasi.
“Salah satu yang mereka laksanakan adalah dalam rangka rencana identifikasi pemetaan terhadap aset-aset baik yang dimiliki oleh desa, Kabupaten Bulungan, milik Pemprov maupun pusat. Itu berupa fasilitas umum ataupun sosial,” ujar Risdianto kepada benuanta.co.id, kemarin.
Terutama di wilayah terdampak salah satunya wilayah Kampung Baru Desa Mangkupadi. Ada beberapa opsi pilihan yakni dilaksanakan tukar guling atau ganti rugi maupun relokasi ketempat baru.
“Kita akan lihat skemanya apakah nanti relokasi atau tukar guling,” jelasnya.
Risdianto menuturkan akan dibahas juga rencana ke depan untuk wilayah Kampung Baru yang memiliki ratusan jiwa yang sudah beranak pinak di dalamnya, serta tempat menjadikan wilayah itu tempat mata pencarian. Maka saat direlokasi ke tempat yang baru itu sudah siap.
“Kalau relokasi tentu harus dipersiapkan dulu pemukimannya, di bangun dulu rumahnya itu yang dibahas sebelumnya bersama Pemkab Bulungan,” paparnya.
Kata dia, dalam rencana relokasi harus ada kajian terlebih dulu. Termasuk di dalamnya ikut pihak aprasial dan perusahaan yang melaksanakan pembangunan.
Diketahui dalam pembangunan KIPI ini ada 3 perusahaan yang terlibat diantaranya PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (KPP) dan PT Indonesia Strategis Industri (ISI).
“Jadi pihak perusahaan yang melakukannya, nanti juga kami akan memfasilitasinya. Kalau rumah kena maka harus dibuatkan rumah, jalan yang kena maka dibangunkan jalan. Terhadap aset yang ada di kompensasikan ke bentuk yang lainnya,” terangnya.
Bupati Bulungan sebelumnya telah meminta agar di lokasi pembangunan KIPI tersebut dilakukan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Risdianto menuturkan untuk RDTR ini dalam proses, sehingga Pemprov Kaltara ke depannya memiliki rencana tapak untuk kawasan industri tersebut.
“Masih dalam proses, ke depannya kita punya rencana aksi bagaimana menyangkut tata ruang yang akan kita laksanakan di daerah industri disana,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
