benuanta.co.id, TARAKAN – Ketua DPRD Kota Tarakan Al Rhazali, kerap dinilai tak pernah berkenan menyapa rakyat, terlebih berinteraksi dengan masyarakat yang menyambangi kantor DPRD. Menjawab berbagai dugaan tersebut, unsur pimpinan DPRD Tarakan menanggapi yang sebenarnya.
Tak hanya sekali dua kali, hingga kemarin Kamis, 24 Februari 2022 saat Aliansi Masyarakat Kecil melangsungkan demonstrasinya, Ketua DPRD Tarakan enggan menghadiri kegiatan tersebut.
Kepada benuanta.co.id, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Yulius Dinandus menapik hal itu. Diterangkan Yulius, unsur pimpinan DPRD telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-undang.
“Dalam segala fungsi dan tugas, kami bertiga selalu berbagi tugas sesuai ketentuan Undang-undang. Saya selaku kepala keluarga di lembaga dan pak Al Rhazali menangani urusan yang sifatnya vertikal,” ujar Yulius kepada benuanta.co.id.
Selain itu, politisi Partai Hanura tersebut menyatakan Al Rhazali merupakan lambang DPRD Tarakan karena beliau Ketua DPRD Kota Tarakan.
Semenjak 2,5 tahun menjabat di DPRD Tarakan, ketiga unsur pimpinan mulai dari ketua hingga wakil telah menjalankan fungsinya dengan berbagi tugas. Selanjutnya, ia pun berharap agar dapat dipahami masyarakat.
“Kami salut dengan pembagian tugas ini, meski masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan di dalam kalangan sendiri ada juga yang komplain,” sambungnya.
Beragam penilaian mahasiswa mengapa sosok Ketua DPRD Kota Tarakan tak menghadiri aksinya, dikabarkan Al Rhazali lantaran sedang isolasi mandiri, akibat terpapar Covid-19 varian Omicorn.
“Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada ketua kami, saya izin menyampaikan di media. Kalau wartawan tidak percaya, silahkan ke rumahnya tetapi jangan masuk,” jelas dia.
Aliansi juga meminta kehadiran 30 anggota DPRD Tarakan di hadapan mahasiswa dalam rangka evaluasi kinerja 2,5 tahun menjabat. Namun pada saat sampai di lokasi untuk mengadakan aksi, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa merasa dihalangi kepolisian.
“Kami tidak dapat bertemu dengan perwakilan rakyat kami. Bahkan kami menerima tindakan represif dari pihak kepolisian,” ucap Muhammad Khairul.
Kemudian peserta aksi yakni Sekretaris GMKI Cabang Tarakan, Agung Wiranto menuturkan harapan agar unsur pimpinan dan anggota DPRD Tarakan segera merespon tuntutan aksi tersebut.
“Kami berharap bahwa DPRD Kota Tarakan dapat segera menindaklanjuti segala tuntutan kami, berbenah dan kembali sadar akan tugas dan tangguh jawabnya sebagai wakil rakyat jika memang tidak sanggup mewakili rakyat maka mundurlah dengan segera, karena saat ini rakyat butuh realisasi bukan imajinasi,” tambah peserta aksi tersebut. (*)
Reporter: Kristianto Triwibowo
Editor: Matthew Gregori Nusa
