benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi PKS H. Alifuddin, SE, MM memfasilitasi kegiatan Sosialisasi, Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana di Kota Tarakan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Rabu (3/11).
Alifuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan kerja sama komisi IX dengan mitra kerja dari BkkbN karena memang bagian dari tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dari komisi IX DPR RI sebagai upaya pengawasan program pemerintah pusat.
Ia mengakui memang daerah pemilihannya dari Kalimantan Barat (Kalbar). Kenapa memilih ke Tarakan karena ia menilai masyarakat Kaltara perlu lebih mengenal BkkbN maka komisi IX berkunjung ke Tarakan.
“Kami turun ke sini supaya masyarakat Tarakan bisa paham program BkkbN sehingga dalam hal ini dapat tercipta generasi berkualitas,” ungkap Alifuddin.
Bicara tema kegiatan, menurutnya, masyarakat di Tarakan seperti diungkapkan oleh Pemkot Tarakan, penyebab kasus stunting tidak hanya pada faktor gizi pada makanan tapi juga akibat pernikahan dini.
“Inilah kita sebagai tokoh masyarakat kita berikan penjelasan. Kita sudah bicara dengan komisi 8, KUA (Kantor Urusan Agama) buat sertifikat pernikahan, bukan hanya penjelasan saja, perlu adanya pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat yang nikah paham bagaimana nikah itu di agama masing-masing,” jelasnya.
“Secara komprehensif di samping kita memberikan penyuluhan kita arahkan masyarakat agar tidak melakukan pergaulan bebas, kita sebagai masyarakat memberikan sarana, bagaimana media atau situs porno atau sajian bebas harus diblok dihapus,” lanjutnya.
Perwakilan BkkbN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA menuturkan, Sumber Daya Alam (SDA) di provinsi Kaltara sudah cukup baik sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk dapat memanfaatkan potensi SDA yang ada demi kemajuan Kaltara ke depan.
“Kita berusaha capai dengan pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana, para keluarga di Kaltara ini diperhatikan datanya, status gizi balitanya, melalui KB orang tuanya,” ujar Dr. Ukik.
Dijelaskannya, dengan adanya KB orang tua bisa mengatur perencanaan anaknya, sehingga SDM Kaltara bisa semakin meningkat. Sehingga program Bangga Kencana ini mesti terus didukung dan disuarakan secara luas di tengah masyarakat agar tujuan pemerintah dapat dicapai dengan baik sesuai target.
“Jadi program ini perlu disuarakan tidak sekedar mengkomunikasikan tapi juga advokasi yang sasarannya pengambil keputusan, DPR Tarakan, Kaltara atau komisi 9 DPR RI. Advokasi dalah proses meyakinkan stakeholder terutama Pemda, supaya bisa mendukung program ini,” ujarnya.
“BkkbN berharap musti ada gayung bersambut, Pemda Tarakan harus bisa mendukung bermitra dengan BkkbN melalui DPRD malalui pemerintah kota dengan mendesiminasikan informasi ini ke masyarakat,” tutupnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
