benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya mendekatkan semua layanan kepada semua masyarakat, utamanya masyarakat perbatasan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Sebelumnya, masyarakat di wilayah Sebuku Kabupaten Nunukan sempat kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Karena fasilitas kesehatan Rumah Sakit Pratama Sebuku belum berfungsi. Terlebih adanya masyarakat yang akan berobat tapi tidak mendapatkan akses yang cepat dan tidak sempat tertolong.
“RS Pratama di Nunukan itukan sudah ada gedungnya dan alat kesehatan (alkes) nya. Sementara ini kita berupaya untuk menyiapkan tenaga kesehatannya, ya SDM nya,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, Usman kepada benuanta.co.id, Ahad 22 Agustus 2021.
Kata dia, RS Pratama Sebuku sebelumnya sempat diaktifkan, dimana tenaga kesehatan (Nakes) yang ada di Puskesmas dialihkan ke RS Pratama. Karena fungsi Puskesmas juga harus berjalan maka para Nakes kembali, hingga akhirnya RS Pratama terjadi kekosongan.
“Jadi memang ada beberapa upaya yang coba kita lakukan, bagaimana kita rekrutmen atau redistribusi artinya Nakes yang ada di fasilitas kesehatan lain yang ada di sekitar wilayah Sebuku bisa dialihkan sebagian ke RS Pratama untuk mengaktifkan,” paparnya.
Usman mengatakan kebutuhan SDM di RS Pratama Sebuku minimal harus ada dokter, kemudian mengaktifkan instalasi gawat darurat (IGD) terlebih dulu. Sehingga jika ada pasien yang darurat sudah bisa dirujuk ke RS Pratama, tanpa harus merujuk ke RSUD Nunukan.
“Syarat minimal dulu ada dokter, perawatnya walaupun kuantitas kurang setidaknya sudah ada pelayanan,” jelasnya.
Untuk pengisian secara penuh, Dinkes Kaltara akan melakukan komunikasi dengan Dinkes Kabupaten Nunukan. Hal ini dikarenakan Dinkes Kaltara tak memiliki SDM yang bisa di distribusikan ke RS Pratama Sebuku.
“Maka dari Dinkes Nunukan yang bisa menyiapkan atau mengalihkan SDM yang bisa ditugaskan ke RS Pratama Sebuku,” tuturnya.
“Kalau RS Pratama di Long Ampung, Sebatik sudah jalan. Yang kita dorong adalah RS Pratama di Krayan dan Sebuku,” tambahnya.
Jika anggaran kabupaten belum memadai, maka pihaknya mendorong agar bisa meminta nantinya Pemprov Kaltara yang akan meneruskan ke pemerintah pusat. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
