benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang mengalami kekosongan dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. Kini telah dilakukan seleksi JPT Pratama yang diikuti oleh setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berupa pelaksanaan pendalaman uji kesesuaian jabatan atau Job Fit.
“Jadi saya kira pelaksanaan Job Fit ini sudah selesai yang telah berjalan selama 3 hari mulai Rabu, Kamis dan Jumat,” ucap Gubernur Kaltara Drs Zainal Arifin Paliwang kepada benuanta.co.id, Senin 23 Agustus 2021.
Kata dia, proses Job Fit ini sendiri untuk memilih dan memilah pegawai yang baik diantara yang terbaik dalam menduduki satu jabatan OPD. Dimana penempatannya sendiri secara profesional, proporsional dan sesuai dengan keahliannya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seperti yang sampaikan bahwa Sarjana Kehutanan tidak pantas menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit. Lalu dokter ahli kandungan disimpan di Dinas Perkebunan itu tidak sesuai. Jadi Job Fit kemarin itu untuk memetakan, melihat siapa yang pantas menduduki jabatan eselon 2,” jelasnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menuturkan selepas pelaksanaan ini, akan dilakukan seleksi terbuka itu untuk melakukan penetapan jabatannya.
“Seleksi terbuka juga secepatnya dilakukan, sambil berjalan dengan proses yang ada sekarang,” bebernya.
Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian yang melakukan mutasi dan rotasi, ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Jadi setelah ini kita sampaikan kepada KASN terkait hasilnya,” tutur Zainal.
Pihaknya pun meminta agar para ASN yang nantinya menduduki jabatan, harus memiliki link ke kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk menarik anggaran dari kementerian agar dibawa ke daerah supaya bisa dilakukan untuk membangun.
“Karena PAD kita inikan sangat sedikit, sangat rendah. Kalau kita tidak bisa mengenalkan program kita kepada kementerian, maka pembangunan kita akan jauh dan terlambat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
