AKSI DAMAI FORUM MASYARAKAT BANDARA DITUNDA
TARAKAN – Sambil menunggu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Kaltara, Forum Masyarakat Bandara (FMB) Tarakan memutuskan untuk menunda melakukan aksi damai.
Untuk diketahui, rencana aksi damai disebabkan oleh surat yang dilayangkan pihak Bandara Juwata Tarakan yang dinilai tidak sesuai dengan keputusan hearing di DPRD Tarakan, 18 Januari 2021 lalu.
“Kami masih bisa memberikan kelonggaran waktu dan menerima respons positif dari Pak Saifullah selaku Komisi I DPRD Tarakan yang sudah berjanji dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Gubernur,” ujar Fajar Mentari, penanggung jawab aksi Forum Masyarakat Bandara (FMB), Sabtu (20/3/2021).
Fajar Mentari yang juga sebagai Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNPPAN) Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD.
Pasca berdiskusi langsung dengan Saifullah, Fajar memberikan kelonggaran waktu untuk menunda aksi damainya sampai menunggu hasil keputusan selanjutnya, dan apabila tidak sesuai ekspektasi tuntutan, maka dirinya memastikan akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Saifullah mengatakan, sebagai wakil rakyat sudah menjadi keharusan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang berdomisili di Tarakan.
“Sudah semestinya mereka diperjuangkan, bukan justru dizalimi, dalam arti masyarakat tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian untuk memperoleh keadilannya, karena jika dibiarkan itu sama halnya dengan menzalimi mereka, apalagi persoalan ini telah memakan waktu hingga belasan tahun,” ujar Saifullah.
Dijelaskan Syaifullah, penyelesaian lahan bandara bukan di ranah DPRD Tarakan, Pemkot, dan Pemprov, namun Komisi I DPRD Tarakan akan terus melakukan pendampingan.
“Meskipun bukan ranah kami, mereka juga merupakan warga Tarakan. Maka kami selaku perpanjangan tangan rakyat akan mengawal persoalan ini hingga tuntas,” sebutnya.
“Masyarakat harap bersabar, dalam jangka waktu dekat ini kami akan melakukan audiensi dengan pak gubernur, kami akan menyerahkan semua resume hasil hearing sebelumnya, agar pembahasan ini tidak selalu siaran ulang atau istilah sekarang ‘kembali ke laptop’, jika kita melakukan hearing lagi,” terangnya.
Lanjut Saifullah, tuntutan masyarakat dengan jawaban pihak bandara tidak berubah, isinya akan tetap sama saja, sehingga akan lebih baik resume hasil hearing sebelumnya yang diakumulasikan menjadi kesimpulan solusinya.
“Jadi kita jangan terjebak dengan hanya berputar-putar di pembahasan yang tidak ada ujungnya, selalu hearing padahal hasilnya sama saja, di seputaran itu saja. Pembahasan sudah dibawa berkeliling, tapi tidak sampai-sampai pada solusi,” tuturnya.(*)
Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor : M. Yanudin
