JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diminta mendorong upaya pengembangan vaksin buatan dalam negeri, salah satunya Vaksin Nusantara. Lembaga pemerintah ini diharapkan memberikan ruang yang sama bagi Vaksin Nusantara seperti halnya vaksin produksi Sinovac yang telah digunakan masyarakat Indonesia.
“Mungkin sebaiknya BPOM didorong untuk adil dengan memberikan fasilitas yang sama seperti saat vaksin Sinovac akan digunakan,” kata Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam Beranda Ruang Diskusi yang dipandu Eko Ardiyanto, jurnaliis I-News TV dan diadakan secara virtual dengan tema “Setahun Pandemi, Apa Kabar Vaksin Anak Bangsa?” Jumat (26/2) siang.
Fair kata Dahlan ialah prosedur dan perlakuan terhadap Vaksin Sinovac juga harus diterapkan sama seperti kepada Vaksin Nusantara.
“Fair dalam artian kemudahan apa, fasilitas apa, yang pernah diberikan kepada Sinovac, itu juga harus diberikan kepada vaksin nusantara ini, minimal itu,” ujar Dahlan yang mengaku mendukung Vaksin Nusantara hingga bersedia menjadi relawan uji klinis tahap II.
Dahlan melanjutkan Vaksin Nusantara yang digagas Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto kini menunjukkan perkembangan menggembirakan setelah lulus uji klinis tahap pertama. Vaksin Nusantara berbeda secara metode penggunaan dibanding vaksin lain, sehingga disebut vaksin terapi. Vaksin terapi ini mampu mengalahkan Covid-19 dengan hanya sekali pakai, sehingga lebih awet dan murah.
“Betul-betul diteliti 28 orang yang sudah menjalani dalam waktu yang cukup, dan dalam penelitian yang cukup, tidak ada efek samping, kemudian memang timbul imunitas,” kata Dahlan.
Jika lulus uji klinis dan memperoleh ijin edar dan diproduksi kata Dahlan, maka Vaksin Nusantara akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di tengah perlombaan vaksin global.
“Terlalu banyak negara-negara besar dan negara miskin yang antre menunggu vaksin, kenapa tidak dari kita? ” ujar Dahlan Iskan.
Pembicara lain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan telah menerima laporan mengenai hasil uji klinis seemntara yang menyimpulkan kekebalan tubuh dari Vaksin Nusantara berjalan baik.
“Uji klinis tahap satu bagus, tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Antibodi yang dihasilkan tinggi sekali,” jelasnya.
Menurutnya BPOM pun perlu mendorong atau jika perlu ikut terlibat untuk meneliti lebih jauh keunggulan Vaksin Nusantara. Adapun parlemen di Senayan menurutnya akan memberi dukungan penuh terhadap semua pengembangan vaksin dalam negeri.
“Bukan cuma menunggu laporan dari tim, jadi BPOM menjadi tim yang terlibat. Misalnya kurang prosedur, untuk itu kami terus mendorong sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur politisi Golkar yang akrab dipanggil Melki ini.
Ia pun mengharapkan agar Vaksin Nusantara terus dikembangkan hingga lulus uji klinis dan diproduksi secara massal. Apalagi Vaksin Nusantara akan memiliki keunggulan dibanding vaksin lain yakni cocok diberikan pada individu dengan komorbid. Sehingga menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan vaksin biasa.
“Jika benar dapat diberikan pada individu komorbid maka penemuan ini tentu akan mengubah metode vaksin dunia. Kita akan menjadi negara yang disegani dan akan membuat jasa besar,” ujar Melki.
Sementara itu Deputi 7 Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyambut baik hadirnya pengembangan Vaksin Nusantara ia menjelaskan, jika Vaksin Nusantara dapat diberikan pada pasien komorbid maka ini akan memecahkan satu masalah penting penanganan Covid-19 di Indonesia.
“Untuk vaksin nusantara merupakan solusi yang ditawarkan bagi pasien komorbid, untuk penyakit penyerta ini, jadi pak Terawan dengan Undip diharapkan bersama kita semua dapat bersinergi,” ujarnya.
BIN sendiri lanjut Wawan terlibat sejak awal untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 termasuk dengan mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa.
“BIN berperan menghadapi COvid bekerjasama dengan UGM untuk pengembangan testing Genose dan research virus Indonesia, serta dengan TNI Ad dan Unair untuk pengembangan obat Covid-19, Eijkman untuk perbesar testing covid-19 dan pengembangan vaksin merah putih,” ujarnya.
Pengembangan Vaksin Nusantara dilakukan Mantan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto bersama tim peneliti di laboratorium RSUP dr. Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro.
Hasil uji klinis tahap awal Vaksin Nusantara telah memenuhi aspek keamanan karena tidak menimbulkan efek samping yang berarti, juga dianggap menghasilkan peningkatan antibodi pada tubuh.
Catatan Bagi Pemerintah
Epidemologi, FKM Universitas Indonesia Dr. Tri Yunis Miko Wahyono memberi beberapa catatan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Di antaranya ialah Epidemic preparedness, penanggulangan Covid-19 lawan pemulihan ekonomi, New Normal belum pada waktunya, dan protokol kesehatan yang tidak dipatuhi semua sektor.
“Itu merupakan catatan penanggulangan Covid-19 di Indonesia ini bisa jadi renungan tahun 2020, vaksin bisa diberikan tapi pengadaannya harus cepat saya usulkan adakan akselerasi logisitik dulu baru akselerasi vaksinasinya di masyarakat boleh simultan pada kelompok apapun tapi akseleeasi logistiknya harus terjamin kemudian dipercepat pengembangan vaksin Merah Putih untuk idberikan kepada yang lebih muda dan Vaksin Nusantara kalau disebut vaksin maka bisa diberikan individual kepada orang orang yang tidak boleh memakai vaksin yang ada sekarang ini,” jelasnya.
“Vaksin menjadi intervensi yang diandalkan sehingga menjadi salah satu solusi untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di dalam negeri,” tambah Tri Yunis.
Sementara itu Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, Eko Galgendu menyatakan pandemi Covid-19 bisa saja merupakan senjata dari negara kuat untuk menguasai negara lain. Menurutnya pemerintah pusat termasuk BIN harus mencermati perkembangan Geopolitik global agar dapat menangani pandemi secara baik.
“Kami berpikir dan mengkaji bagaimana kalau kemudian Covid-19 dipakai sebagai suatu senjata oleh negara kuat dan memainkan sebagai senjata penghancur massal untuk memenangkan dunia maka mereka juga akan melakukan segala cara dan propagandanya dengan media dengan memunculkan devide et impera yang kini benar-benar terjadi,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat bisa bersatu dalam satu komando kepala negara. Karena permasalahan kini adalah masalah global dengan negara-negara kuat di dunia.
“Pandemi ini sangat tidak sederhana, jadi mengkaji Covid-19 sangat sulit karena banyak pokok-pokok permasalahan. Saya ingat perkataan pak Dahlan Iskan ketika dokter melarang dipakainya vaksin buatan anak bangsa maka saya akan mempertanyakan program membumi presiden Jokowi, karena konsep membumi itu ialah berimporovisasi dengan segala perkembangan,” tutup Eko.
Narasumber yang hadir pada diskusi ini ialah Dahlan Iskan, (Pendiri disway.id), Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Wawan Purwanto (Deputi 7 Badan Intelijen Negara), Eko Galgendu (Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), dan Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, (Epidemologi, FKM Universitas Indonesia).(*)
Sumber: Rilis Pers
Editor : M. Yanudin
