JAKARTA – Setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (15/2/2021) siang sekira pukul 14.00 WIB, dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kaltara.
Hj. Rachmawati yang juga istri dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara oleh Ketua Umum PKK Tri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.
Usai pelantikan, Rachmawati Zainal Arifin Paliwang mengaku akan berupaya melaksanakan 10 program PKK, dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Pemda Kabupaten Kota.
“Kami akan bekerjasama dengan pemerintahan agar Kalimantan Utara ke depannya lebih baik lagi. Terutama seperti apa yang dikatakan, ada 10 program. InsyaAllah kami akan bekerjasama dengan pemprov,” ujar Rachmawati kepada wartawan Media Relasi Zainal-Yansen.
Dilantiknya Hj. Rachmawati Zainal Arifin Paliwang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara, turut diapresiasi istri Wakil Gubernur Kaltara Ping Yansen.
“Tentunya pertama kali ucapan selamat kepada ibu Rachma Zainal Paliwang yang telah dilantik sebagai Ketua PKK Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini oleh ibu ketua umum,” ujar ping Yansen.
“Tentunya mengawali tugas yang baru ini agar ibu diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakannya bersama kami semua,” harap wanita yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malinau ini.
Sebagai istri Wakil Gubernur Kaltara, Ping Yansen menyatakan tekadnya untuk mendukung sepenuhnya Hj. Rachmawati Zainal Arifin Paliwang dalam menjalankan tugas pokok 10 program PKK. Namun yang juga penting, Ping Yansen mengharapkan dukungan kader-kader PKK se Kaltara.
“Apalah artinya kami semua kalau tidak dibantu, yang paling baik itu respons dari semua kader dan masyarakat,” harapnya.
Terkait kegiatan, Ping Yansen memberi perhatian pada dampak dari pandemi Covid-19, sebagaimana arahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK.
“Seperti yang disampaikan oleh ibu ketua bahwa mungkin saat Covid ini kita perlu perhatian penuh kepada kelompok-kelompok UKM, kalau di PKK kan UP2K, dan kemudian tadi ada gizi buruk atau itu menjadi perhatian kita. Tentunya segera berorientasi kepada prokes,” tuturnya. (*)
Editor : M. Yanudin
