TARAKAN – Mendagri Tito Karnavian meminta tema Pilkada serentak 2020 ini harus dikaitkan dengan Covid-19 yang perlu diangkat bersama, termasuk masyarakat Kaltara.
Peran calon kepala daerah dalam ajang Pilkada diharapkan menyentuh penanganan Covid-19 yang diharapkan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Sehingga akan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menangani dan mengendalikan Covid-19.
“Jadi (Covid-19) bukan bagian yang terpisahkan dari Pilkada, dia menjadi tema utama malah. Nah yang kedua, petugas-petugas penyelenggara dan kontestan ini harus menjadi agen-agen untuk menekan dan mengendalikan Covid-19,” kata Mendagri, Tito Karnavian kepada awak media.
“Melalui misalnya kontestan alat peraganya bagi masker, bagi masker ada tulisan pilih nomor sekian, wajahnya ada, sama seperti kaoslah, orang kaos ada nomor sekian, wajahnya yang mau dipilh siapa, ini masker. Otomatis masyarakat akan menerima masker kainnya, hand sanitizer dengan stiker dan gambar calon kepala daerah misalnya, itu saya minta kepada KPU untuk bisa diatur, sehingga terjadi gerakan masif pakai masker dan cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer,” sambungnya.
Dengan begitu, kata Tito, selain menjadi momentum menekan laju penyebaran Covid-19, pesta demokrasi yang dijadwalkan bakal dihelatkan 9 Desember mendatang, bisa menjadi stimulus ekonomi. Karena nanti ada anggaran dari APBD yang keluar untuk penyelenggara, termasuk ada insentif untuk penyelenggara. Maka bisa dikatakan juga pilkada serentak ini menjadi program padat karya.
“Kemudian nanti ada dukungan dari APBN, nanti kontestan pun akan keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, untuk kampanye dan lain-lain. Bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 calon saja ada 540 calon. Kalau dia (calon) keluar Rp 10 miliar saja berarti sekitar Rp 5,4 triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah,” katanya.
Melihat perkembangan persiapan pilkada serentak di Kaltara, Mendagri optimis pelaksanaannya akan berjalan lancar. Namun ia juga kembali menekankan agar ajang Pilkada ini menjadi satu paket dengan penanganan penyebaran Covid-19. Baik dari sisi tema maupun dari sisi gerakannya.
“KPU sudah membuat gerakan namanya Pilkada sebagai gerakan perlawanan Covid-19 dan semua petugas penyelenggara menjadi agen perlawanan Covid-19. Itu luar biasa, sebab jumlah petugas pemilihan jumlahnya 3,5 juta orang. Mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah agenda pilkada bisa selesai dengan sukses, dan terpilih pemimpin yang baik, yang legitimasi kuat, yang mampu menangani krisis di daerah masing-masing,” terangnya.
“Mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya dan di sisi lain kita bisa membuat pilkada ini menjadi stimulan untuk membangkitkan ekonomi,” tutupnya.(*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin
