Justru jika itu berfungsi saat ini, yang mati adalah perhotelan dan ekonomi tidak erputar. Sehingga Pansus dan gabungan komisi DPRD Kaltara menganggap itu belum terlalu urgent. Justru itu dinilai menghambur-hamburkan anggaran karena dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Sementara masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dikerjakan. Seperti pembangunan jalan utama yang memang menjadi kewajiban pemprov, seperti Jalan Gajah Mada, dan lainnya yang menjadi kewajiban provinsi.
Arief menyebutkan, selain dua pembangunan di atas yang dievaluasi, ada dua pembangunan besar lainnya di Tarakan yang dilakukan Pempov Katara, yakni pembangunan jalan lingkar atau Ring Road. Pembangunan Ring Road ini juga dievaluasi Pansus. Menurutnya itu penting dan dibutuhkan, tetapi pansus secara teknis belum mendalami, karena saat monitoring di lapangan Pansus tidak didampingi instansi teknis. “Kami harus tahu berapa nilainya, berapa panjangnya, dan lain-lain. Memang kami bukan secara teknis untuk mencari dan mengetahui ha-hal teknis, tapi tentu kami akan memperkirakan yang logis dan tidak logis, layaknya nilai yang akan dimasukkan,” jelasnya.
Pembangunan keempat adalah perbaikan Jalan Gunung Selatan yang juga dimonitoring Pansus. Menurut Arief di jalan ini ada dua titik yang sifatnya emergency. Namun nilai pekerjaan tidak terlau besar, hanya beberapa miliar dan sudah selesai. Itu memang menurutnya penting untuk dikerjakan.
Itu untuk Kota Tarakan, sementara di Nunukan ada beberapa stressing berkaitan dengan jalan-jalan yang belum selesai. Selain itu pembangunan irigasi yang sudah selesai tapi tidak bisa dipakai. Walaupun dana DAK, tetapi Pansus menganggap bahwa akhirnya masyarakat tidak tahu. Karena selesai dikerjakan, harus ada tahap berikutnya lagi, apakah itu terlaksana tahun ini atau tidak. “Sehigga itu mangkrak percuma, termasuk pasar perbatasan. Itu beberapa kegiatan yang menajdi stressing dan itu semuanya ada dalam rekomendasi kami,” tuturnya.
Dari rekomendasi Pansus DPRD Kaltara ini, Arief berharap kepada panitia anggaran dan DPRD pada saat penganggaran APBD Perubahan dan APBD 2021 benar-benar mencermati apa yang direkomendasikan itu. “Jangan sampai kita merekomendasikan untuk tidak dianggarkan tapi justru dianggarkan. Artinya kalau eksekutif menganggarkan kita, harus cut itu,” tegasnya.
Sebelumnya dikonfirmasi, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR & Perkim) Provinsi Kaltara, Sunardi mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kaltara itu sah-sah saja, karena itu merupakan kewenangannya.
Jika anggaran pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata dan Guest House minta dihentikan, baik di APBD Perubahan 2020 maupun APBD 2021, karena dipandang asas kemanfaatannya belum bisa dirasakan masyarakat tahun ini, dirinya tidak mempermasalahkan. Tapi keputusannya nanti tetap ada pada pembahasan oleh pemprov dan DPRD saat membahas anggaran.
“Tidak apa-apa kalau itu memang nanti pertimbangannya, dan dari teman-teman dari DPRD bertanggungjawab terhadap investasi yang sudah disetujui sama dewan sebelumnya. Karena semua kegiatan sudah dapat persetujuan dewan sebelumnya. Kewenangan dewan sekarang memberikan rekomendasi ya silakan, itu hak mereka. Tapi pembahasan rekomendasi sendiri itu perlu waktu dan perlu diskusi dengan pemerintah daerah. Karena unsur pemerintah daerah itu kepala daerah dan DPRD, itu nanti ada pembahasan untuk mencapai titik temunya, gitu kira-kira,” ujarnya.
Terkait sorotan DPRD karena tidak ada instansi teknis yang mendampingi, Sunardi mengaku sudah menugaskan kepala bidang selaku KPA dan PPK untuk mendampingi di masing-masing kegiatan. Karena secara teknis mereka yang lebih menguasai dan lebih tahu. “Yang kedua tidak mungkin seorang kepala dinas mendampingi di semua kegiatan di hari yang sama. Itu jawaban saya,” jelasnya.
Namun saat di lapangan tidak ada anggotanya yang mendampingi anggota dewan saat kunjungan, menurutnya mungkin saat itu ada kendala. Salah satunya kondisi covid-19. “Untuk masuk Tarakan yang PSBB harus melalui screening yang luar biasa dan ada yang dikarantina. Masak petugas pemerintah, petugas negara, ASN kan petugas negara, mau masuk Tarakan (dikarantina, Red.), itu coba konfirmasi sama Tarakan, kalau kami tidak bisa masuk ke sana seperti apa?” tangkisnya.(*)
Reporter: M. Yanudin
Sy setuju artikel ini,banyak pembangunan yg tdk tepat sasaran…tdk efektif