NUNUKAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Nunukan menyiagakan personel untuk mengantisipasi bencana dalam perayaan Natal dan menyambut tahun baru 2020. Dalam pengamanan Natal dan tahun baru ini, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Nunukan, Hasanuddin menjelaskan, BPBD Kabupaten Nunukan ikut mendukung pengamanan Natura. Dari penaggulangan bencana telah mengintensifkan. Baik itu di markas maupun di lapangan. Serta sudah membentuk tim yang terbagi menjadi tiga regu yang akan melakukan patroli secara bergantian per 12 jam.
“Kami akan melakukan pemantauan. Selain standby di kantor kami juga ke lapangan memantau wilayah yang berisiko rawan banjir, mengingat curah hujan saat ini sering terjadi dan longsor,” ujar Hasanuddin kepada benuanta.co.id, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/12/2019).
Selain itu, lanjut Hasanuddin, BPBD Nunukan telah memasang alat pemantau longsor di daerah Kelurahan Nunukan Tengah. Pemasangan alat tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Alat ini berfungsi jika terjadi goyang atau getaran tanah, akan memberikan sinyal dan berbunyi secara otomatis untuk memberikan peringatan kepada warga setempat.
Berdasarkan pantauan BPBD, di Nunukan yang rawan longsor adalah di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Daerah itu masuk padat permukiman dan tebing cukup tinggi, berdasarkan data kejadian sebelumnya.
Tak hanya di situ, di daerah lain juga banyak banyak area rawan longsor, namun peralatan pemantau longsor tidak ada. “Karena keterbatasan kita, kita mengupayakan semua daerah-daerah yang rawan longsor ada alat pemantaunya. Kalau banjir kita sudah ada alatnya di wilayah Kecamatan Lumbis, untuk mendeteksi kejadian banjir,” ujarnya.
Sejauh ini BPBD Nunukan baru memiliki dua alat pendeteksi bencara itu. Yaitu alat deteksi longsor dan bencana banjir. Padahal Kabupaten Nunukan yang berbeda geografis seharusnya memiliki banyak deteksi alat tersebut. Seperti daerah Sebatik juga merupakan rawan dampak longsor.
“Longsor ini harus ada upaya penanganan fisik dan BPBD juga sudah mengupayakan melalui provinsi dan pemerintah pusat. Mudah-mudahan di tahun 2020 kita bisa dialokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan wilayah pesisir longsor maupun abrasi pantai,” harapnya.
Alat deteksi banjir yang dipasang di Kecamatan Lumbis merupakan bantuan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Untuk satu alat itu nilainya mencapai Rp 1 miliar.
Menjelang akhir tahun 2019 merupakan libur panjang, Hasanuddin mengimbau kepada pengguna jasa transportasi laut maupun sungai untuk menjaga keselamatan masing-masing, dengan mematuhi peraturan yang ada di pelabuhan seperti menggunakan jaket pelampung. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
