benuanta.co.id, TARAKAN – Dua dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya menyusul polemik yang ramai di media sosial. Kebijakan tersebut diputuskan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Balikpapan setelah muncul komplain terkait menu dan harga paket makanan yang dibagikan pada hari pertama pelaksanaan program di bulan Ramadan.
Koordinator wilayah SPPG Kota Tarakan, Dewi, melalui, salah satu perwakilan Kepala SPPG, Recshy Ernesto D.P., S.Pd., mengungkapkan secara struktur SPPG berada di KPPG, sementara pusatnya berada di Badan Gizi Nasional di Jakarta. Ia menjelaskan keputusan penghentian sementara tersebut berasal dari KPPG Balikpapan melalui surat edaran yang dikeluarkan per tanggal 24 Februari 2026.
“Yang membawahi ini namanya KPPG. Kalau pusatnya ya sudah pasti di Badan Gizi Nasional yang ada di Jakarta. Yang mengeluarkan surat pemberhentian sementara ini dari KPPG Balikpapan,” ungkapnya, Rabu (25/2/2026).
Ia menerangkan, dua dapur yang diskorsing tersebut berada di Karang Anyar daerah Kampung Bugis dan Juwata Laut dekat Pelabuhan Feri. “Ada total dua dapur yang diskorsing,” jelasnya.
Ia membeberkan penghentian ini sebagai bentuk skorsing sementara akibat dugaan isu yang berkembang di media sosial. Recshy menyebut langkah tersebut sebagai upaya meredam situasi agar mitra dan staf dapat melakukan evaluasi. “Sebenarnya bukan tutup permanen, tapi kena skorsing karena terkait dugaan isu-isu yang ada di media sosial. Jadi dengan cara itu direndam dulu agar mitra dan seluruh staf bisa evaluasi,” tegasnya.
Isu yang mencuat terutama berkaitan dengan harga paket MBG yang disebut-sebut senilai Rp15.000. Padahal terdapat variasi harga sesuai kategori penerima manfaat. Ia menambahkan persepsi publik cenderung hanya menyoroti harga tertinggi tanpa melihat keseluruhan skema pembagian. “Yang beredar di media sosial itu Rp15.000, padahal aslinya itu ada juga yang Rp10.000 dan Rp8.000. Jadi memang bukan murni Rp15.000 semua,” katanya.
Recshy menjelaskan, perbedaan harga tersebut disesuaikan dengan kategori pendidikan dan kelompok penerima manfaat. Porsi kecil senilai Rp8.000 umumnya diperuntukkan bagi balita, TK, hingga kelas 3 SD, sedangkan porsi besar Rp15.000 untuk siswa SMA hingga ibu hamil dan menyusui.
“Menu kecil dan menu besar itu ditentukan dari juknis. Usia 0,6 bulan sampai 5 tahun, kemudian sampai kelas tiga SD itu porsi kecil, kemudian SMA sampai ibu hamil dan menyusui itu versi besar,” terangnya.
Ia mencontohkan distribusi di Posyandu yang memiliki 77 penerima manfaat, terdiri dari 7 ibu hamil, 10 ibu menyusui dan sekitar 60 balita. Dalam kondisi tersebut, porsi kecil lebih dominan karena jumlah balita lebih banyak. Ia menegaskan komposisi di setiap dapur bisa berbeda, bahkan ada yang 50:50 antara porsi kecil dan besar.
“Kalau mau disamaratakan dengan subsidi silang, bisa jatuhnya di Rp9.200 atau Rp9.500. Tapi memang tiap kategori sudah ada pembagiannya,” imbuhnya.
Terkait penghentian sementara, Recshy menyebut surat edaran menyatakan operasional diberhentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. “Sesuai surat edaran, pemberhentian operasional sementara sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan kasus keracunan di salah satu dapur di luar Tarakan yang pernah terjadi. Ia membeberkan kasus tersebut tergolong dalam kejadian luar biasa dan menyebabkan beberapa siswa dirawat di rumah sakit. “Kalau dari case yang pernah terjadi, itu sekitar satu sampai dua bulan tutupnya serta kepala SPPG-nya dipanggil ke Jakarta untuk klarifikasi,” lanjutnya.
Di Tarakan sendiri terdapat 23 dapur MBG, dengan sekitar 20 yang sudah aktif beroperasi. Masing-masing dapur telah memiliki penerima manfaat tetap. Salah satu dapur di Karang Anyar yang ditutup diketahui melayani SMAN 1 dan SMPN 2. “Kalau dapurnya distop, otomatis pendistribusiannya juga distop. Tidak segampang itu dialihkan ke dapur lain karena tiap hari Senin sudah ajukan proposal lewat aplikasi,” tuturnya.
Recshy menambahkan, pengalihan mendadak akan mengganggu perhitungan anggaran dan proposal yang telah diajukan ke pusat. Ia juga memastikan para pekerja dapur yang terdampak untuk sementara waktu dirumahkan hingga ada keputusan lanjutan dari KPPG Balikpapan. Meski demikian, ia menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi demi perbaikan program ke depan.
“Apa pun masukan yang ada tentu kami terima sebagai bahan evaluasi agar program ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi ini merupakan program nasional presiden yang menggunakan dana rakyat. Apapun kendala pasti akan terus dibenahi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
