Anggota DPR RI, Rahmawati Minta Tenaga Kerja Lokal Dominan di Proyek KIHI

TANJUNG SELOR — Proses rekrutmen tenaga kerja PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara (Kaltara) menuai sorotan publik.

Pasalnya, perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tana Kuning–Mangkupadi, Kabupaten Bulungan itu diduga melakukan perekrutan di Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Singosari, Malang, Jawa Timur.

Informasi ini mencuat berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan proses seleksi tenaga kerja di sekolah tersebut. Perekrutan di luar daerah ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen prioritas tenaga kerja lokal di bumi Benuanta.

Rekrutmen ini menuai kritikan dari Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kaltara, Rahmawati, yang menegaskan perusahaan beroperasi di kawasan proyek strategis nasional (PSN) Kaltara wajib memprioritaskan masyarakat setempat dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Resmi Integrasikan BRIN di Bappeda, Perkuat Pembangunan Berbasis Kajian

“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara termasuk PSN untuk memprioritaskan anak-anak asli Kaltara bisa bekerja,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).

Politikus Fraksi Gerindra ini mengatakan, kehadiran investasi besar di provinsi ke-34 ini tidak boleh membuat masyarakat lokal tersisih dari peluang kerja di daerah sendiri.

“Jangan sampai industri besar berdiri di Kaltara, tetapi masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata dia.

Rahmawati mendorong adanya komposisi tenaga kerja yang jelas dan berpihak pada daerah, yakni mayoritas berasal dari Kaltara.

“Harapan kami, setidaknya 75 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal dan 25 persen dari luar untuk posisi yang memang membutuhkan kompetensi tertentu,” sebutnya.

Rahmawati menilai perekrutan tenaga kerja dari luar daerah seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi dari dalam daerah.

Baca Juga :  BKD Kaltara Pastikan 180 Pejabat yang Baru Dilantik Terima SK

“Kalau memang ada posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di Kaltara, silakan diisi dari luar. Tapi prioritas pertama tetap harus masyarakat lokal,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Kaltara mampu bersaing di sektor industri modern.

“Kami telah dan terus mendorong agar sekolah-sekolah kejuruan semakin maju. Lembaga pelatihan bagi anak-anak Kaltara harus didirikan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Rahmawati.

“Kita ingin anak-anak Kaltara tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga bisa mengisi posisi teknis dan profesional,” sambung dia.

Rahmawati mengungkapkan, pihaknya akan membawa persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal ini ke tingkat pusat melalui forum resmi di DPR.

Baca Juga :  Lamanya Plt di Pemprov Kaltara Bukan Kesengajaan Tetapi Bentuk Kehati-hatian Birokrasi dalam Penerapan Regulasi

“Nanti masalah ini kita bahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Perindustrian RI, Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia menambahkan rekrutmen di luar daerah itu memunculkan pertanyaan publik apakah Kaltara kekurangan lulusan SMK atau belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.

“Meski perusahaan industri besar itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis tertentu, masyarakat Kaltara berharap prioritas terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi komitmen utama,” tutupnya.

Diketahui, PT KAI merupakan salah satu perusahaan utama di KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi yang berstatus Proyek Strategis Nasional dan diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga operasional.(*)

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *