benuanta.co.id, NUNUKAN – Dukungan terhadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta bantuan sektor perikanan dan peternakan, menjadi aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Komisi II Fraksi PKS, Muhammad Nasir, di Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, pada Jumat (20/2/2026).
Sebanyak 600 warga yang hadir menyuarakan harapan agar pemerintah provinsi lebih serius memperhatikan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Bagi warga, penguatan sektor ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Perwakilan Gapoktan menyampaikan kebutuhan mendesak berupa bantuan alat pertanian, pupuk, bibit unggul, serta dukungan modal usaha. Mereka berharap adanya program berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat kelembagaan kelompok tani.
Menurut warga, banyak kelompok tani yang memiliki potensi besar, namun terkendala peralatan dan akses pembiayaan. Tanpa dukungan tersebut, hasil pertanian sulit berkembang secara maksimal.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa penguatan Gapoktan sejalan dengan fungsi Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Gapoktan harus kita dorong menjadi motor penggerak ekonomi desa. Bantuan tidak boleh hanya simbolis, tetapi benar-benar meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan petani,” ujarnya.
Selain pertanian, masyarakat juga mengusulkan bantuan bibit perikanan seperti benih ikan air tawar, serta dukungan sarana tambak dan keramba. Sektor perikanan dinilai memiliki potensi besar di wilayah pesisir Nunukan, namun masih memerlukan sentuhan kebijakan dan dukungan anggaran.
Di bidang peternakan, warga meminta bantuan bibit ternak seperti sapi, kambing, maupun ayam petelur, serta pelatihan manajemen usaha ternak. Program tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi keluarga, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Muhammad Nasir menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
“Kita ingin sektor perikanan dan peternakan menjadi penguat ekonomi keluarga. Jika petani, nelayan, dan peternak kita kuat, maka ekonomi daerah juga akan kuat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa program mungkin menjadi kewenangan kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten agar bantuan dapat terealisasi secara efektif dan tepat sasaran. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
