benuanta.co.id, TARAKAN– Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hardianto, memastikan masyarakat Kaltara yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak khawatir terkait penonaktifan jaminan tersebut.
Hal tersebut diungkapkannya saat melaksanakan reses di wilayah Kampung Bugis, Kota Tarakan, Rabu (18/2/2026) sore.
Pada kesempatan tersebut Supa’ad mendengarkan aspirasi masyarakat terkait BPJS Kesehatan termasuk BPJS PBI yang belakangan ini menjadi sorotan.
Ia menjelaskan, sebelumnya memang terdapat beberapa juta peserta PBI secara nasional yang dibiayai pemerintah pusat mengalami penonaktifan. Akibatnya, kepesertaan tersebut tidak bisa digunakan saat masyarakat membutuhkan layanan kesehatan.
“Untuk PBI yang dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Utara, tidak ada yang dinonaktifkan. Kita tetap support karena kesehatan adalah nikmat paling besar. Sehebat apapun kita, kalau tidak sehat, tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.
Supa’ad menuturkan, Kementerian Sosial telah memberikan klarifikasi bahwa data tersebut akan divalidasi ulang dan kepesertaan yang sempat nonaktif telah diaktifkan kembali.
“Sudah dihidupkan kembali oleh Kementerian Sosial, tetapi hanya berlaku tiga bulan sambil dirapikan melalui satu data nasional lewat BPS,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalimantan Utara tetap mengalokasikan dana signifikan untuk PBI. Pada 2025, anggaran PBI mencapai hampir Rp25 miliar. Sementara pada 2026, hasil pembahasan TAPD dan DPRD menetapkan alokasi sebesar Rp20 miliar.
Ia mengakui terdapat penyesuaian anggaran karena transfer pusat ke daerah berkurang sekitar Rp600–700 miliar, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan kemampuan keuangan.
Kendatidemikian, DPRD memastikan program PBI tetap menjadi prioritas. Ia menyebut alokasi terbesar PBI tingkat provinsi berada di wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni,
Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung.
Tarakan menjadi penerima terbesar, disusul Nunukan, sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing kabupaten dan kota.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 1 Tarakan, dirinya menegaskan pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kaltara akan terus memperjuangkan keberlanjutan PBI.
Dengan komitmen tersebut, DPRD memastikan masyarakat Kaltara, khususnya peserta PBI yang dibiayai daerah, tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa penonaktifan.
“Insyaallah kita tetap berjuang untuk PBI ini. Karena kesehatan adalah fondasi utama. Bangsa yang lemah kesehatannya tentu akan menurun kualitasnya,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
