benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor opsen pajak. Pada tahun 2026, Bapenda menargetkan penerimaan sebesar Rp6 miliar dari bagi hasil pajak kabupaten dan kota.
Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo, mengatakan kewenangan pemungutan pajak berada di tingkat kabupaten/kota, sementara provinsi menerima bagian melalui mekanisme opsen.
“Untuk kewenangannya ada di kabupaten kota. Provinsi mendapatkan opsen sebesar 25 persen dari pajak terhutang,” kata Tomy, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pencapaian target tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, terutama dalam pengawasan serta perizinan usaha.
“Pemungutannya di kabupaten tapi kami di provinsi ikut mengawasi melalui perizinan,” ujarnya.
Bapenda Kaltara mencatat sekitar 1.500 unit alat berat yang saat ini beroperasi di wilayah Kaltara, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Data tersebut diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Sampai sekarang ada sekitar 1.500 unit alat berat dan kemungkinan jumlahnya masih sama di 2026,” jelas Tomy.
Meski jumlahnya cukup besar, kontribusi pajak alat berat dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh tarif yang kecil serta penyusutan nilai alat.
“Tarifnya hanya 0,2 persen dari harga faktur. Selain itu, banyak alat berat yang usianya sudah lebih dari 10 tahun, sehingga nilainya turun,” ungkapnya.
Tomy menegaskan tantangan utama dalam pemungutan pajak bukan terletak pada kondisi geografis, melainkan pada kepatuhan wajib pajak.
“Geografis bukan hambatan utama. Yang jadi persoalan adalah kepatuhan, karena banyak objek pajak berada di kawasan hutan,” tegasnya.
Selain pajak alat berat, Bapenda Kaltara juga mengandalkan sektor pajak lainnya, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak kendaraan operasional perusahaan.
“Pajak alat berat ini ada kaitannya dengan pajak lainnya. Semua kami sandingkan datanya agar lebih akurat,” katanya.
Ke depan, Bapenda Kaltara akan memperkuat pendataan dan pengawasan di lapangan untuk memastikan seluruh potensi pajak dapat tergarap optimal.
“Semua yang beroperasi di wilayah perusahaan akan kami data. Pendataan ini penting untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tutup Tomy.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
