benuanta.co.id, TARAKAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tarakan menyoroti kendala pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan merata, khususnya di wilayah Tarakan Timur. Permasalahan ini mencuat setelah adanya laporan bahwa sejumlah sekolah belum menerima program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan pihaknya menerima laporan adanya sekolah di Tarakan Timur yang sejak awal pelaksanaan hingga saat ini belum memperoleh program MBG. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak terkait.
“Kami menerima laporan ada salah satu sekolah di daerah Tarakan Timur yang dari awal sampai saat ini belum menerima program makan bergizi gratis,” ungkapnya, Senin (9/2/2026).
Simon menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan, kendala utama terletak pada belum beroperasinya salah satu dapur SPPG yang seharusnya melayani wilayah tersebut. Hal ini berdampak pada distribusi makanan kepada siswa.
“Masalahnya adalah ada salah satu SPPG yang ditugaskan di sana belum dibangun,” jelasnya.
Dalam RDP yang menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan Koordinator Wilayah SPPG, DPRD menyepakati sejumlah langkah lanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai target. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah uji petik di beberapa sekolah guna mengevaluasi proses distribusi dan kualitas makanan.
“Besok kami akan melakukan uji petik di beberapa sekolah pukul 10 pagi, nanti kita lihat distribusinya seperti apa, apa yang mereka makan, sumber makanannya, serta kualitas makanannya,” paparnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Tarakan merumuskan beberapa opsi sebagai tindak lanjut pengawasan program MBG. Pertama, DPRD meminta Dinas Pendidikan menyiapkan data sekolah tingkat SD dan SMP yang belum menerima program MBG.
“Saya minta Dinas Pendidikan menyiapkan data sekolah SD dan SMP mana saja yang sampai sekarang belum menerima program MBG,” tegasnya.
Kedua, DPRD juga meminta Koordinator Wilayah SPPG menyampaikan data dapur MBG yang telah ditunjuk namun belum beroperasi. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui hambatan teknis yang terjadi di lapangan. “Saya minta dapur mana saja yang sudah ditunjuk tapi belum operasi, saya minta datanya berapa,” bebernya.
Selain itu, DPRD berencana memanggil pihak dapur SPPG yang belum beroperasi untuk menggali penyebab keterlambatan layanan. Menurut Simon, langkah tersebut diperlukan agar solusi bisa segera dirumuskan dan program dapat berjalan optimal. “Nanti akan kita panggil, kita tanya apa kendalanya sehingga sampai hari ini belum bisa beroperasi,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan meminta data lengkap dari calon mitra dapur SPPG sebelum memanggil pihak terkait untuk memastikan kemampuan mereka menjalankan program. Langkah ini juga bertujuan mengantisipasi potensi keterlambatan distribusi makanan kepada siswa.
“Kita minta data dari calon dapur SPPG, nanti akan dipanggil dan ditanyakan permasalahannya, apakah mampu atau tidak,” imbuhnya.
Simon menuturkan, program MBG merupakan program nasional yang harus terlaksana secara merata dan memberikan manfaat bagi seluruh siswa. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen mencari solusi atas setiap hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya.
“Ini adalah program nasional, harus merata. Jika ada masalah, kita cari bersama solusinya supaya anak-anak kita tidak menunggu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
