DPRD Kaltara Dorong Penambahan Rute Kapal, Harga Rumput Laut Tarakan Disorot

benuanta.co.id, TARAKAN – Wacana penambahan rute pelayaran kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima aspirasi terkait disparitas harga rumput laut antara Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Persoalan jalur distribusi dinilai menjadi faktor utama perbedaan harga yang cukup signifikan, sehingga mendorong perlunya pembenahan konektivitas pelayaran antarwilayah.

Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengungkapkan pihaknya menerima keluhan dari petani rumput laut di Tarakan terkait harga jual yang lebih rendah dibandingkan Nunukan. Ia menyampaikan bahwa perbedaan harga tersebut cukup jauh dan berdampak pada kesejahteraan petani.

“Memang sempat ada keluhan dari petani rumput laut di Tarakan terkait harga, karena kalau dibandingkan dengan Nunukan harganya lebih tinggi, sekitar Rp11 ribu per kilogram, sedangkan di Tarakan sekitar Rp8 ribu per kilogram,” ungkapnya saat kunjungan kerja ke PT Pelindo (Persero) Regional 4 Tarakan, Kamis (5/2/2026) lalu.

Menurut Jufri, setelah dilakukan penelusuran, salah satu penyebab perbedaan harga tersebut berkaitan dengan jalur pengiriman hasil rumput laut. Ia menjelaskan bahwa akses distribusi dari Nunukan dinilai lebih efisien dibandingkan Tarakan.

Baca Juga :  Indonesia dan Australia Teken Traktat Keamanan Bersama

“Ternyata ada kapal yang dari dulu langsung ke Parepare, sehingga pengusaha di sana tidak perlu melewati jalur tambahan seperti di Tarakan yang kadang harus ke Nunukan dulu baru ke Parepare, sehingga biaya operasional ikut memengaruhi harga beli,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari para petani, khususnya yang berada di kawasan Pantai Amal, Tarakan. Mereka berharap adanya solusi untuk menekan biaya distribusi agar harga jual rumput laut dapat lebih kompetitif.

“Para petani contohnya di Pantai Amal mempertanyakan kondisi ini dan berharap ada solusi, misalnya dengan membuka rute pelayaran langsung dari Tarakan ke Parepare,” katanya.

Dalam rapat kunjungan kerja tersebut, perwakilan PT Pelni Cabang Tarakan menyampaikan hingga saat ini belum ada penambahan rute langsung yang menghubungkan Tarakan dengan tujuan distribusi utama. Jufri menuturkan, pihak Pelni masih mempertimbangkan beberapa opsi jalur pelayaran alternatif.

Baca Juga :  Prabowo: Pemberantasan Korupsi Kerap Diserang “Kelompok Garong”

“Dari penyampaian PT Pelni Cabang Tarakan, memang belum ada penambahan rute langsung, tetapi ada pembahasan kemungkinan pola rute baru seperti jalur ke Patoloan,” terangnya.

Ia menjelaskan, pola rute yang saat ini berjalan masih bersifat periodik dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan distribusi secara maksimal. Salah satu skema yang dibahas adalah pengaturan ulang rute pelayaran agar lebih efisien dan mendukung arus barang serta penumpang.

“Kalau dari rute Patoloan itu dua minggu sekali, misalnya dari Balikpapan–Patoloan–Tarakan, kemudian Balikpapan–Tarakan langsung lalu diputar lagi,” paparnya.

Selain itu, terdapat usulan agar frekuensi pelayaran ke Nunukan menjadi dua kali dalam sepekan. Skema ini dinilai dapat memperpendek jalur distribusi serta membuka peluang konektivitas yang lebih baik menuju Parepare.

“Kemarin Pelni juga menyarankan kalau memungkinkan rute ke Nunukan bisa dua kali seminggu, sehingga dari Tarakan bisa langsung ke Balikpapan dan trip berikutnya diputar kembali, bahkan bisa tersambung langsung ke Parepare,” ujarnya.

Baca Juga :  Prabowo: Pemberantasan Korupsi Kerap Diserang “Kelompok Garong”

Jufri menilai wacana tersebut memiliki dampak positif tidak hanya bagi sektor perikanan, tetapi juga bagi mobilitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebutuhan transportasi laut menuju Parepare cukup tinggi, baik untuk distribusi komoditas maupun perjalanan penumpang.

“Wacana ini bagus karena penumpang juga banyak yang ke Parepare, jadi bukan hanya mendukung distribusi rumput laut tetapi juga mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) turut meminta dukungan pemerintah daerah agar rencana tersebut dapat direalisasikan. DPRD Kaltara pun berkomitmen menindaklanjuti usulan tersebut melalui jalur administratif.

“KSOP meminta dukungan pemerintah agar Pelni bisa menjalankan wacana ini, sehingga nanti kami akan mencoba menyampaikan ke pemerintah dan menyiapkan surat permintaan penambahan rute baru,” pungkasnya. (*)

Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *