benuanta.co.id, NUNUKAN– Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan/Kewilayahan Tahun 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Tulin Onsoi, tepatnya di Desa Sanur, Kamis (05/02/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh empat kecamatan, yakni Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Sebuku, dan Sembakung, sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring dan menyatukan aspirasi masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan merata dan berkeadilan,” kata Hermanus.
Ia menekankan pentingnya setiap usulan yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat. Terutama yang menyentuh pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi inklusif melalui pengembangan UMKM.
“Saya berharap Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah interaksi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hermanus menekankan pentingnya penyelarasan antara usulan desa dan kecamatan dengan program prioritas kabupaten.
Ia juga mendorong agar pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, ketersediaan air bersih, serta transformasi ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan pertanian unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., menjelaskan, Musrenbang Kewilayahan bertujuan membahas usulan prioritas dari empat kecamatan dalam rangka penguatan tematik pembangunan kewilayahan.
Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang penyelarasan antara usulan kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sekaligus wadah bagi perangkat daerah untuk memberikan tanggapan dan pertimbangan atas setiap usulan yang diajukan.
“Hasil pembahasan ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara usulan kecamatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Perangkat Daerah dan menjadi bahan perbaikan penyusunan Renja SKPD,” jelasnya.
Iwan juga melaporkan bahwa dari total 378 usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 129 usulan disepakati untuk dibahas pada Musrenbang Kewilayahan.
Usulan tersebut berasal dari Kecamatan Sebuku sebanyak 30 usulan, Kecamatan Sembakung 39 usulan, Kecamatan Tulin Onsoi 30 usulan, dan Kecamatan Sei Menggaris 30 usulan.
“Usulan-usulan tersebut telah melalui sejumlah kriteria, antara lain mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sejalan dengan program strategis nasional, selaras dengan visi dan misi kepala daerah melalui 17 arah baru menuju perubahan, serta memperhatikan proporsionalitas dan keterwakilan setiap kecamatan.”terangnya.
Ia juga mengingatkan agar dalam perencanaan pembangunan tetap memperhatikan program-program yang selama ini telah didukung melalui pembiayaan desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan program.
Terkait keterbatasan anggaran daerah, Iwan menyampaikan, usulan prioritas yang belum dapat diakomodir dalam perbaikan Rancangan Renja SKPD masih memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui berbagai jalur.
“Masih ada ruang melalui aspirasi DPRD Kabupaten, yang rencananya pada Februari ini akan dibuka jadwal input usulan pokok pikiran melalui Aplikasi SIPD, kemudian melalui usulan bantuan keuangan provinsi, serta usulan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kegiatan Musrenbang Kewilayahan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Selain menjadi forum diskusi perencanaan pembangunan, Musrenbang di beberapa titik juga dirangkaikan dengan pelayanan publik jemput bola dari organisasi perangkat daerah terkait, guna mendekatkan layanan langsung kepada masyarakat. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
