benuanta.co.id, TARAKAN – Upaya menghadirkan layanan transportasi online di fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan di Tarakan hingga kini masih belum menemui titik terang. Proses kerja sama yang telah diajukan oleh pihak aplikator disebut masih tertunda karena kendala regulasi dan persyaratan administratif dari pemerintah.
Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara, Misyadi, mengungkapkan salah satu aplikator (grab) telah secara resmi mengajukan kerja sama melalui surat kepada pihak terkait. Ia menjelaskan pihak pengemudi mengetahui hal tersebut karena menerima tembusan surat tersebut.
“Aplikator sudah mengajukan proses kerja sama secara resmi melalui surat, dan kami mengetahui karena mendapatkan tembusan surat tersebut,” ungkapnya, Rabu (4/1/2026).
Misyadi mengatakan, setelah pertemuan gabungan yang digelar pada 20 November 2025, pihak aplikator melanjutkan pembahasan dengan pengelola bandara dan pelabuhan tanpa melibatkan pengemudi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengemudi tidak mengetahui perkembangan pasti dari pembahasan tersebut.
“Setelah kopdar gabungan, pihak aplikator mengadakan rapat khusus dengan pihak bandara dan pelabuhan, tetapi kami dari pengemudi tidak dilibatkan sehingga kami tidak mengetahui perkembangan pastinya,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diterima, kerja sama tersebut tertunda karena aplikator belum memenuhi permintaan regulator. Permintaan tersebut berkaitan dengan penyediaan akses dashboard operasional aplikator kepada pemerintah daerah. “Proses kerja sama tertunda karena aplikator belum memberikan dashboard yang diminta oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara,” katanya.
Menurut Misyadi, dashboard tersebut berisi data penting seperti jumlah mitra pengemudi hingga penetapan tarif layanan. Namun, berdasarkan penelusuran SePOI, hampir tidak ada aplikator di Indonesia yang bersedia memberikan akses tersebut kepada pemerintah. “Dari hasil penelusuran kami, hampir tidak ada aplikator di Indonesia yang mau memberikan akses dashboard kepada pemerintah sehingga persoalan ini cukup rumit,” paparnya.
SePOI juga membandingkan kondisi Tarakan dengan daerah lain, seperti Balikpapan, yang telah mengizinkan layanan transportasi online beroperasi di bandara. Misyadi menilai perbedaan pengelolaan bandara berpotensi memengaruhi kelancaran kerja sama tersebut.
“Di Balikpapan pelayanan angkutan online sudah bisa masuk bandara, sementara di Tarakan pengelolaannya masih berbeda sehingga kami mempertanyakan apakah hal itu turut memengaruhi proses kerja sama,” tuturnya.
Saat ini, pihak SePOI masih berupaya mencari referensi mekanisme kerja sama di daerah lain, termasuk kemungkinan kerja sama dilakukan melalui badan usaha koperasi yang menaungi pengemudi. Ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi pasti sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Kami sedang berkoordinasi dengan organisasi pengemudi di Balikpapan untuk mengetahui apakah kerja sama dilakukan melalui aplikator langsung atau melalui badan usaha koperasi,” imbuhnya.
Meski proses kerja sama masih tertunda, SePOI menilai kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online di fasilitas umum cukup tinggi. Oleh karena itu, pihaknya tetap optimistis kerja sama tersebut dapat terwujud. “Kami melihat kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online di bandara dan pelabuhan sangat besar, sehingga kami tetap optimistis proses ini bisa berjalan,” ucapnya.
SePOI juga mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu kepastian regulasi dan kesepakatan kerja sama tersebut. Mereka memastikan akan terus mencari solusi agar layanan transportasi online dapat beroperasi secara resmi di fasilitas umum.
“Kami mohon masyarakat bersabar karena proses ini membutuhkan tahapan sesuai regulasi, dan kami akan terus berupaya agar pelayanan transportasi online bisa hadir di bandara dan pelabuhan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
