benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) kembali menargetkan ribuan rumah tangga yang kurang mampu mendapatkan sambungan listrik gratis pada tahun ini.
Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara membidik sebanyak 1.500 rumah tangga penerima bantuan pasang baru listrik dengan memaksimalkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yosua Hutabarat, mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat pihaknya lebih fokus mengejar bantuan dari pemerintah pusat.
“Karena kondisi APBD kita menurun, maka kita lebih mengejar anggaran APBN. Tahun ini kita targetkan lagi sekitar 1.500 rumah tangga,” kata Yosua, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Utara agar masyarakat miskin yang belum menikmati listrik segera dibantu.
“Ini sesuai arahan Bapak Gubernur, supaya rumah tangga miskin yang belum berlistrik bisa segera dibantu,” ujarnya.
Menurut Yosua, pada tahun lalu Pemprov Kaltara berhasil memfasilitasi bantuan listrik bagi 1.601 rumah melalui APBN, serta 274 rumah dari APBD.
“Tahun lalu dari APBN kita dapat 1.601 rumah, dan dari APBD 274 rumah,” jelasnya.
Lebih jauh, untuk tahun ini, selain mengandalkan APBN, pemerintah daerah juga mengalokasikan bantuan melalui APBD untuk sekitar 150 rumah tangga.
“Dari APBD kita siapkan sekitar 150 rumah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Yosua.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN terus dilakukan agar program terus berjalan lancar.
“Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN. Dukungan pusat sangat besar untuk Kalimantan Utara,” katanya.
Terkait wilayah sasaran, Yosua menyebutkan bahwa bantuan diprioritaskan bagi daerah dengan rasio elektrifikasi rendah, seperti di Kabupaten Nunukan dan Bulungan.
“Yang masih rendah itu di Nunukan dan Bulungan, termasuk daerah transmigrasi dan wilayah perluasan jaringan PLN,” ujarnya.
Saat ini, Dinas ESDM Kaltara telah meminta data calon penerima bantuan dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita sudah bersurat untuk meminta data rumah tangga yang akan dibantu,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, biaya pemasangan listrik per rumah diperkirakan mencapai Rp2,5 juta hingga Rp2,6 juta.
“Satu paket sekitar Rp2,5 juta sampai Rp2,6 juta per rumah,” jelas Yosua.
Yosua menegaskan, program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.
“Yang terpenting, pemerintah tetap hadir untuk masyarakat yang belum berlistrik, terutama yang tidak mampu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
