benuanta.co.id, TARAKAN – Bergabungnya Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP) dinilai bukan sekadar langkah diplomatik luar negeri, melainkan strategi politik–ekonomi jangka panjang yang berpotensi berdampak hingga ke daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Kaltara, Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P, menjelaskan BoP merupakan badan internasional yang dibentuk atas usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi proses administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik Palestina–Israel. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dapat dibaca sebagai langkah strategis keluar dari kebuntuan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BoP merupakan salah satu bentuk exit strategy dalam konflik Palestina–Israel yang sudah deadlock hampir 50 tahun,” ungkapnya, Selasa (3/1/2026).
Irsyad menilai, Presiden Prabowo Subianto secara tidak langsung ingin mengaktualisasikan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, khususnya dalam mendorong solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Di tengah kebuntuan dialog antara Hamas, negara-negara Timur Tengah, dan Israel, Indonesia berupaya mengambil posisi moderat.
“Indonesia ingin tetap terlibat aktif tanpa harus berpihak secara ekstrem, sesuai dengan doktrin politik bebas aktif yang selama ini dianut,” tegasnya.
Selain faktor politik, keikutsertaan Indonesia dalam BoP juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan citra internasional. Irsyad menyebut Indonesia membutuhkan legitimasi dan kepercayaan global guna mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
“Indonesia memerlukan citra positif di kancah internasional karena itu sangat berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Sejumlah proyek infrastruktur Indonesia di kawasan tersebut cukup signifikan, ditambah lagi dengan kesamaan latar belakang sebagai negara mayoritas muslim.
“Keterlibatan negara-negara mayoritas muslim seperti Qatar, UEA, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan di BoP menjadi jaminan sementara bahwa kepentingan Palestina tetap diperhatikan,” paparnya.
Dari perspektif politik–ekonomi internasional, Irsyad menilai dunia saat ini telah memasuki fase multipolar, seiring berakhirnya dominasi bipolar pasca-Perang Dingin. Krisis moneter Amerika Serikat tahun 2010 akibat Subprime Mortgages menjadi titik balik perubahan peta kekuatan global.
“Masuknya China dan Uni Eropa sebagai kekuatan baru mengubah peta politik dan ekonomi global yang sebelumnya hanya didominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet,” imbuhnya.
Dalam konteks nasional, Indonesia juga menghadapi tantangan baru berupa perang asimetris, khususnya dalam bidang ekonomi kawasan. Ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melalui persaingan ekonomi dan pengaruh geopolitik.
“Indonesia hari ini sedang menghadapi perang kawasan ekonomi, bukan lagi perang senjata secara langsung,” terangnya.
Irsyad menilai keinginan Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk ke BoP tidak bisa dilepaskan dari target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen pada 2029. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dituntut berhati-hati membaca peran Amerika Serikat sebagai hegemon di Asia Pasifik.
“Indonesia harus cermat agar kepentingan nasional tidak dikorbankan di tengah dinamika kekuatan global,” ujarnya.
Terkait dampaknya bagi daerah, Irsyad menyebut Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan bagian dari skema besar pertumbuhan ekonomi nasional. Irsyad menilai, meskipun BoP merupakan kebijakan politik luar negeri, dampaknya tetap akan dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kaltara, sebagai bagian dari sistem pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi ruang fiskal yang masih terbatas, kebijakan strategis global dinilai menjadi salah satu pintu untuk menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi nasional.
“Daerah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pusat, karena setiap langkah strategis nasional pasti berdampak pada wilayah di bawahnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, Kalimantan termasuk Kalimantan Utara memiliki posisi penting dalam strategi masa depan Indonesia karena potensi sumber daya alam yang besar dan perannya dalam pembangunan jangka panjang. Ketika citra Indonesia di mata internasional menguat melalui keterlibatan di forum global seperti BoP, peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut terbuka.
“Kalimantan Utara adalah bagian dari arah pembangunan masa depan Indonesia, sehingga stabilitas dan pertumbuhan nasional akan ikut mendorong perkembangan daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
