benuanta.co.id, BULUNGAN – Tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengubah strategi pembangunan. Di tengah penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kolaborasi lintas sektor dan investasi berkelanjutan dipilih sebagai jalan menjaga kesinambungan program prioritas.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Bertius, penurunan kapasitas fiskal tidak hanya dialami Kaltara, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. APBD Kaltara yang sebelumnya berada di kisaran Rp 3,4 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp 2,2 triliun.
“Kalau dibilang goyang, pemerintahan tidak goyang. Tapi memang pelayanan tidak bisa semaksimal sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
Kondisi tersebut memaksa seluruh organisasi perangkat daerah menyesuaikan ulang perencanaan dan target kinerja. Sejumlah target pembangunan pada 2026 berpotensi tidak tercapai sepenuhnya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meski begitu, pemerintah daerah optimistis kekurangan capaian dapat dikejar pada tahun-tahun berikutnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltara mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerja sama tidak hanya dilakukan dengan kementerian dan lembaga pusat, tetapi juga melibatkan dunia usaha, DPR RI, DPRD, hingga optimalisasi dana aspirasi agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Sekarang bukan lagi pentahelix, tapi multihelix. Semua pihak kita libatkan untuk mencari sumber pembiayaan,” sebutnya.
Selain memperluas kolaborasi, pemerintah daerah membuka ruang investasi seluas-luasnya dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan target RPJMD Kaltara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
Menurut Bertius, sebagian besar tawaran investasi yang masuk telah mengusung konsep berkelanjutan. Namun realisasinya masih berproses, dipengaruhi dinamika ekonomi nasional dan global.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara memastikan kesiapan daerah dalam mendukung program strategis nasional, seperti pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dari sisi lahan, pemerintah daerah dinilai telah siap, sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Strateginya jelas, memperkuat kolaborasi dan investasi berkelanjutan. Itu cara kita memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
