benuanta.co.id, BULUNGAN— Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan langkah tersebut tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun arah pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, mengatakan penyesuaian anggaran telah diantisipasi sejak awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Informasi terkait perubahan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat, kata dia, sudah diterima sebelum APBD ditetapkan.
“Efisiensi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sejak awal, APBD kita sudah disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis,” sebutnya Kamis (29/1/2026).
Ia mengakui keterbatasan fiskal berpengaruh terhadap capaian target pembangunan daerah. Target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menurutnya, memang dirancang bertahap, baik secara tahunan maupun lima tahunan.
Dengan kondisi fiskal saat ini, capaian target pembangunan pada 2026 berpotensi disesuaikan. “Bisa saja target 2026 tidak setinggi yang direncanakan sebelumnya. Tapi itu tidak menjadi persoalan selama target lima tahunan RPJMD tetap bisa dicapai,” jelasnya.
Di tengah tekanan anggaran, Pemprov Kaltara menegaskan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Sektor-sektor layanan publik, terutama yang bersifat mendasar, dipastikan tetap berjalan optimal sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, pemerintah daerah juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan untuk membuka peluang dukungan pembiayaan bagi program-program prioritas daerah.
“Koordinasi ini penting agar program strategis daerah tetap mendapat dukungan, terutama yang sejalan dengan prioritas nasional,” ujar Bertius.
Sejumlah program strategis tetap dilanjutkan, antara lain di bidang ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar. Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.
“Kalau diukur secara kasar, progresnya baru sekitar 10 hingga 15 persen. Itu masih wajar karena kita baru memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD,” katanya.
Menurut Bertius, efisiensi anggaran justru menjadi ujian sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan dan sinergi lintas sektor, agar pembangunan tetap berkelanjutan meski dalam keterbatasan anggaran. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
