benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyasar Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kabupaten Bulungan menjadi salah satu wilayah yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tersebut.
Pemerintah Provinsi Kaltara telah mengajukan dua calon lokasi, masing-masing di Desa Gunung Sari seluas 5 hektare dan Desa Ardi Mulyo Pancagung seluas 8 hektare. Namun, hingga awal 2026, rencana pembangunan masih terkendala persoalan administrasi lahan.
Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, menjelaskan kedua lahan tersebut masih berstatus kawasan transmigrasi dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus menunggu proses pelimpahan dari Kementerian Transmigrasi sebelum bisa diajukan secara resmi ke Kemensos.
“Legalitas lahan menjadi syarat utama. Sekarang kami menunggu proses pelimpahan dan sertifikasi lahan,” kata Obed, Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan, sebelumnya masih terdapat kekurangan sejumlah dokumen administrasi, seperti surat permohonan dari bupati, surat keterangan bebas sengketa dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta surat dari pihak kecamatan. Dokumen tersebut kini telah dilengkapi.
Menurut Obed, keberadaan Sekolah Rakyat di tingkat provinsi diharapkan dapat segera terealisasi, menyusul Sekolah Rakyat di Kota Tarakan yang sudah berjalan sejak 2025 dengan sekitar 100 siswa dan empat rombongan belajar.
Program Sekolah Rakyat tak hanya menyediakan pendidikan formal gratis dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga menekankan pendidikan karakter dan keterampilan.
“nantinya kurikulum tetap mengacu pada kurikulum nasional. ditambah pendidikan karakter dan keterampilan. Tenaga pendidik kita harapkan berasal dari Kalimantan Utara,” ujarnya.
Dari dua lokasi yang diusulkan di Bulungan, nantinya hanya satu yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi, berdasarkan hasil penilaian kelayakan dari instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bulungan, Mahmuddin, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembebasan lahan HPL kepada Kementerian Transmigrasi. Ia menyebutkan dua titik lokasi yang dimaksud berada di kawasan Kilo 12 dan Ardi Mulyo.
Menurutnya, tantangan lain adalah proses pematangan lahan yang membutuhkan waktu, sehingga target pembangunan dalam enam bulan dinilai cukup berat. Meski demikian, ia optimistis program tetap berjalan pada 2026–2027, baik dengan menunggu penyelesaian lahan maupun memanfaatkan bangunan alternatif.
“Yang jelas, Pemda menyiapkan lokasi, sementara pembangunan dan pengelolaan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga menyebutkan rekrutmen guru Sekolah Rakyat dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan syarat KTP setempat. Adapun sasaran peserta didik adalah anak dari kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok miskin dan rentan miskin.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
