benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, meresmikan gedung baru Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor pada Selasa (27/1/2026).
Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di wilayah perbatasan negara.
Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada BPKP Republik Indonesia atas hadirnya kantor perwakilan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan provinsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh masyarakat Kaltara, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP Republik Indonesia atas diresmikannya gedung kantor perwakilan BPKP di Tanjung Selor,” ujar Zainal dalam sambutannya.
Ia menegaskan, keberadaan kantor baru ini menjadi simbol komitmen kuat BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kehadiran ini menjadi langkah strategis dan simbol komitmen BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di daerah perbatasan,” tambahnya.
Zainal meyakini, kedekatan lokasi kantor BPKP dengan pusat pemerintahan provinsi akan membuat koordinasi, pendampingan, pengawasan, serta pembinaan terhadap program pembangunan daerah semakin efektif dan terintegrasi.
“Dengan berada lebih dekat, koordinasi dan pengawasan akan semakin responsif. Ini sangat penting karena Kalimantan Utara merupakan provinsi yang terus berkembang dan memiliki tantangan sekaligus potensi besar,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa selama ini kolaborasi antara Pemprov Kaltara dan BPKP berjalan sangat baik, terutama dalam pengawasan keuangan dan pembangunan.
“Bukan hanya berjalan baik, tapi sangat-sangat baik. Kita selalu berdampingan dengan BPKP agar terhindar dari penyimpangan keuangan maupun pembangunan,” tegasnya.
Terkait harapan adanya tenaga kerja lokal di lingkungan BPKP, Zainal berharap ke depan BPKP dapat membuka peluang bagi putra-putri daerah apabila ada rekrutmen baru.
“Pegawai BPKP saat ini berasal dari pusat. Namun ke depan, jika ada rekrutmen baru, kita harapkan bisa memberdayakan tenaga lokal, putra-putri Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala perwakilan BPKP Kaltara, menyampaikan bahwa fokus utama mereka adalah menjaga tata kelola pemerintahan melalui pendampingan terhadap program prioritas pemerintah daerah.
“Kami biasanya mengidentifikasi program prioritas kepala daerah, lalu melakukan pendampingan bersama inspektorat untuk memastikan tata kelola tetap terjaga,” jelas perwakilan BPKP.
Dengan beroperasinya gedung baru ini, diharapkan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kaltara semakin optimal. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
