benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengarahkan pembangunan sektor pariwisata pada kawasan perbatasan pada 2026. Kebijakan ini diambil di tengah keterbatasan anggaran daerah dengan mengoptimalkan potensi destinasi yang telah berjalan.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Njau Anau, mengatakan penurunan alokasi anggaran memaksa pemerintah lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Destinasi wisata di wilayah perbatasan dinilai memiliki peluang besar karena sebagian telah memiliki perencanaan dan aktivitas wisata yang berkelanjutan.
“Kami tetap memprioritaskan destinasi unggulan, termasuk kawasan perbatasan, tetapi semuanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” sebutnya, Senin (26/1/2026).
Menurut dia, kebijakan pariwisata Kaltara pada 2026 bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif. Ketiga pilar tersebut dinilai saling menopang dalam meningkatkan daya saing pariwisata perbatasan.
Wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik menjadi salah satu fokus pengembangan. Kawasan ini memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan telah memiliki sejumlah titik wisata yang berkembang.
Selain Sebatik, Kabupaten Malinau juga menjadi perhatian melalui kawasan Tanah Ulen dan pengembangan desa-desa wisata yang mengedepankan kearifan lokal di wilayah terpencil dan perbatasan.
Njau menegaskan, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tidak akan membuka destinasi wisata baru yang membutuhkan kajian panjang dan biaya besar. Strategi yang ditempuh adalah memperkuat destinasi yang sudah ada agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Kami optimistis, tapi tetap realistis. Fokus pada kawasan yang sudah berjalan, termasuk perbatasan, agar hasilnya lebih maksimal,” ujarnya.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Pariwisata Kaltara juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong dukungan pengembangan pariwisata perbatasan. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
