benuanta.co.id,BULUNGAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) masih memetakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebagai dasar pengusulan formasi CPNS dan PPPK tahun 2026.
Plt Kepala BKD Kaltara Andi Amrimpa mengatakan, hingga kini jumlah formasi yang akan diusulkan belum dapat dipastikan karena proses pemetaan masih berlangsung.
Menurut Andi, penyerapan anggaran belanja pegawai saat ini telah melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, yakni 30 persen. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyusun usulan formasi.
“Kita petakan dulu, karena saat ini masih bersifat umum dan belum terkunci seluruh kebutuhannya,” katanya.
Ia menjelaskan, pengusulan formasi ASN nantinya juga akan mempertimbangkan unit kerja atau sekolah yang menjadi prioritas, terutama apabila ketersediaan anggaran terbatas. Jika dalam prosesnya ditemukan kekurangan pegawai, Pemprov Kaltara akan melakukan langkah antisipasi secara internal melalui pengaturan sistem kerja.
Andi menambahkan, penggantian pegawai yang memasuki masa pensiun masih menjadi salah satu acuan utama dalam perencanaan formasi.
“Ideanya memang seperti itu, yang pensiun diganti dengan pegawai baru,” jelas Andi.
Namun, ia mengakui sebagian besar pegawai yang memasuki masa pensiun berada pada jabatan struktural atau level menengah hingga atas, seperti pejabat struktural dan guru yang telah mencapai batas usia pensiun. Sementara itu, formasi CPNS umumnya dibuka untuk jabatan pada level awal, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur jabatan dan jenis formasi.
“Kita tetap membuat usulan, baik CPNS maupun PPPK. Peluangnya tetap terbuka untuk dua-duanya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
