benuanta.co.id, NUNUKAN– Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Arpiah menyampaikan, kunjungan ini menjadi bagian dari agenda studi banding terkait pengembangan sistem digital dalam pelayanan kesekretariatan dewan.
“Kita menggali banyak informasi terkait penerapan digitalisasi administrasi, pengelolaan dokumen, hingga sistem layanan publik yang terintegrasi,” kata Arpiah.
Ia menyampaikan, perubahan zaman menuntut birokrasi bergerak lebih adaptif terhadap teknologi, karena pola kerja pemerintahan tidak lagi bisa bertumpu pada cara-cara konvensional yang lambat dan berlapis.
Perkembangan sistem digital menghadirkan ruang kerja yang lebih terbuka, alur administrasi yang lebih singkat, serta akses informasi yang semakin luas. Sehingga aparatur dituntut mampu menyesuaikan diri agar pelayanan publik berjalan lebih cepat, tertata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kita ketahui era sekarang banyak yang berubah, terutama yang lagi tren sekarang adalah penyesuaian layanan birokrasi digitalisasi. Saya kira ini perlu kita carikan referensi agar nantinya bisa diadopsi di Nunukan,” ungkapnya.
Arpiah juga menyinggung posisi Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, wilayah perbatasan, dan tidak boleh tertinggal dalam sistem informasi dan layanan digital pemerintahan.
“Kabupaten Nunukan ini wilayah perbatasan, jadi jangan sampai dipersepsikan tertutup dari arus informasi. Dengan sistem digital, pelayanan bisa lebih cepat, biaya lebih ringan, dan masyarakat juga lebih terbantu,” ucapnya.
Ia menambahkan, penerapan teknologi digital di lingkungan DPRD bukan sebatas mengikuti trend, tetapi menjawab kebutuhan pelayanan yang semakin dinamis yang dinilai mampu memangkas proses administratif yang berbelit dan mempercepat pengambilan keputusan.
Sementara itu, Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Bogor, Yunil Hafidz Sadar, SH memaparkan sejumlah sistem digital yang telah diterapkan. Mulai pengelolaan agenda dewan, dokumentasi rapat, hingga pelayanan informasi publik berbasis aplikasi.
“Kami sudah menggunakan sistem digital untuk mendukung kerja alat kelengkapan dewan dan pelayanan informasi, semua terdokumentasi rapi dan bisa diakses dengan cepat sesuai kewenangan,” jelas Yunil.
Pertemuan tersebut berlangsung lama dengan pertukaran gagasan yang intens, beragam praktik digital yang dibahas dinilai relevan untuk mendukung kinerja birokrasi serta pelayanan kesekretariatan DPRD.
Sebagai tindak lanjut, seluruh referensi yang diperoleh dari kunjungan ini akan dibahas dalam rapat rapat DPRD Nunukan, dan rencananya mengundang perangkat daerah terkait agar pembahasan pengembangan layanan digital dapat dilakukan lebih mendalam dan terarah. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
