benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan pada 2026 diprediksi mengalami peningkatan sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sekitar 3.800 kepala keluarga (KK) penerima pada 2025, jumlahnya berpeluang mendekati 4.000 KK.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Mahmuddin, mengatakan peningkatan tersebut seiring dengan usulan tambahan penerima yang diajukan melalui pemerintah desa dan operator data.
“Kalau kita hitung dari 2025 sekitar 3.800 KK. Kita usulkan naik sekitar 10 persen, jadi bisa bertambah sekitar 300 KK lebih. Mudah-mudahan bisa mendekati 4.000 penerima,” kata Mahmuddin, Rabu (14/1/2026).
Meski jumlah penerima berpotensi bertambah, alokasi anggaran PKH 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp16 miliar. Selain PKH, terdapat pula Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako dengan anggaran sekitar Rp10 miliar.
“Untuk PKH tahun lalu sekitar Rp16 miliar dan sembako sekitar Rp10 miliar. Totalnya kurang lebih Rp26 miliar. Biasanya tidak jauh bergeser setiap tahunnya,” jelasnya.
Mahmuddin menegaskan PKH merupakan program pemerintah pusat yang sepenuhnya dibiayai APBN melalui Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya berperan dalam pendataan, pendampingan dan pengawasan.
“Anggarannya dari pusat, pendampingan juga dari Kementerian Sosial. Daerah hanya mengawasi dan memastikan penyalurannya tepat sasaran,” ujarnya.
Besaran bantuan yang diterima masing-masing keluarga bervariasi, tergantung jumlah anggota keluarga dan komponen penerima.
“Bantuan dasarnya sekitar Rp200 ribu per KK. Kalau di dalamnya ada lansia, anak sekolah SD, SMP, atau SMA, itu ada tambahan lagi sesuai komponen,” terangnya.
Untuk mekanisme penyaluran, bantuan PKH disalurkan langsung ke rekening penerima setiap tiga bulan sekali. Pemerintah daerah tidak memegang dana bantuan tersebut.
“Penyaluran langsung ke rekening masing-masing penerima. Kita hanya memastikan datanya benar dan penyalurannya berjalan,” katanya.
Pada 2025, tingkat penyaluran PKH di Bulungan mencapai sekitar 95 persen. Kendala utama masih pada akses pengambilan dana, khususnya bagi warga di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas perbankan.
“Masih ada warga yang kesulitan mengambil dana karena jarak ATM jauh. Kadang terpaksa dititipkan ke perangkat desa,” ungkap Mahmuddin.
Ia berharap ke depan akses layanan perbankan dapat semakin merata agar penyaluran bantuan lebih mudah dan aman bagi masyarakat.
“Harapan kita, ke depan akses pengambilan dana bisa lebih dekat, terutama untuk desa-desa yang sulit dijangkau,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
