benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI di Bumi Benuanta, Jumat (9/1/2026) yang menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah lintas sektor dan pemangku kepentingan.
Kehadiran Menteri PPPA RI, Arifatul Choir Fauzi, di wilayah perbatasan ini dinilai memiliki makna penting karena mencerminkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Provinsi Kaltara sendiri memiliki karakter wilayah yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, masih dihadapkan pada tantangan akses layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyebut forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi perempuan. Ia menekankan, pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan menuntut ilmu pendekatan yang lebih terpadu dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Tantangan mulai dari keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan masih membutuhkan dukungan kuat dari semua pihak.
Pemerintah Provinsi Kaltaraa berkomitmen mendukung kebijakan dan program nasional melalui penguatan regulasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan ramah anak, serta peningkatan koordi nasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mendorong hadirnya layanan yang lebih adil dan merata bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Kaltara.
Ia meyakini, sinergi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi perempuan akan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui kerja bersama, berbagai tantangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dihadapi secara lebih efektif.
Dirinya berharap rapat koordinasi tersebut mampu melahirkan kesamaan persepsi, komitmen, serta rencana tindak lanjut yang konkret. Forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga mendorong aksi nyata yang meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kalimantan Utara.
“Melalui kolaborasi yang kuat, kita ingin mewujudkan perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Yogi Wibawa
