benuanta.co.id, BULUNGAN — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang, menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Dalam evaluasi kinerja anggaran, masih terdapat OPD yang realisasi serapannya berada di bawah 70 persen.
Beberapa OPD dengan serapan rendah antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. DPUPR menjadi salah satu yang paling disorot lantaran realisasi fisik kegiatan tercatat hanya sebesar 7,88 persen.
Menurut Zainal, angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah pembayaran kegiatan yang belum terealisasi dan baru akan dilakukan pada Januari 2026.
“Namun tetap perlu menjadi perhatian bersama agar tidak terulang,” ucap Gubernur Zainal.
Di sisi lain, ia mengapresiasi OPD yang mampu mencatatkan serapan anggaran di atas 90 persen. Ia meminta OPD dengan serapan rendah agar tidak ragu berkonsultasi jika menghadapi kendala.
“Jangan diam. Hambatan harus dikomunikasikan supaya bisa dicarikan solusi,” ujarnya.
Zainal menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran. Ia menargetkan serapan anggaran pada 2026 minimal berada di kisaran 88 hingga 89 persen. “Jangan sampai ada serapan di bawah 60 persen. Kalau itu terjadi, saya sangat prihatin,” katanya.
Meski demikian, secara keseluruhan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2025 masih berada di atas 90 persen. Berdasarkan laporan Inspektorat, Kaltara juga masuk dalam jajaran provinsi dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik secara nasional untuk kelompok daerah dengan pendapatan asli daerah kecil.
“Kaltara berada di peringkat ketiga nasional setelah Yogyakarta dan Riau,” ujar Zainal.
Sejumlah OPD yang serapannya rendah turut memberikan klarifikasi. Dinas PUPR menyebut realisasi fisik kegiatan sebenarnya telah mencapai 88 persen, namun sebagian pembayaran belum terinput karena masih menunggu penyelesaian administrasi. Kondisi serupa juga terjadi di Disdikbud, Satpol PP, dan Dinas ESDM.
Melalui evaluasi tersebut, Zainal berharap seluruh OPD memperkuat koordinasi dan disiplin pelaksanaan program agar serapan anggaran ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu guna mendukung percepatan pembangunan di Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
