“Percepatan ini dilakukan agar warga segera menempati hunian layak selama proses pemulihan berlangsung,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers media center tanggap darurat bencana yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan pembangunan rumah huntara melibatkan Satgas TNI-Polri, BNPB, serta pemerintah daerah (pemda), dengan pembagian tugas yang terkoordinasi.
BNPB mengkonfirmasi di Sumatera Utara, pembangunan rumah huntara telah berjalan di beberapa wilayah, termasuk Tapanuli Utara yang telah menyelesaikan satu unit huntara dengan konsep satu rumah satu keluarga.
Sementara di Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan progres pembangunan rumah huntara paling cepat dibanding dua provinsi lainnya.
Adapun untuk Provinsi Aceh, Abdul mengungkapkan dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor, ada enam kabupaten telah menetapkan lokasi huntara, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Benar Meriah, dan Bireun.
Lalu dua lainnya yakni Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya juga menyatakan akan membangun rumah huntara, tapi saat ini dalam proses identifikasi lahan.
“Dari situ sebagian menggunakan lahan pemerintah daerah dan sebagian lainnya lahan masyarakat yang dibeli untuk menjamin kejelasan status hukum,” ucapnya.
Abdul berharap tim petugas gabungan di lapangan tidak menemukan hambatan, terkhusus dari faktor cuaca, sehingga upaya percepatan pembangunan rumah huntara bisa selesai sesuai target minimal awal tahun 2026 sehingga kehidupan masyarakat bisa terdampak kembali stabil.
Sumber : Antara
