benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memprioritaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi utama untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Azis mengatakan, prioritas ini diambil mengingat kondisi geografis Kaltara yang strategis dan mendukung penerapan teknologi PLTS sepanjang tahun.
“Pemda Kaltara telah menerima sejumlah proposal permohonan penerangan atau listrik dari beberapa desa,” ungkapnya, Selasa (9/12/2025)
Adapun desa-desa yang mengajukan proposal antara lain Desa Tagul, Desa Linsayung, Desa Buong Baru Tana Tidung dan Desa Tanjung Buka di SP 6 Tanjung Selor. Azis menyatakan, total ada lebih dari lima proposal yang telah masuk.
“Ada beberapa memang yang masuk untuk proposal. Tapi intinya sama mereka untuk terkait dengan listrik ya,” bebernya.
Dirinya menjelaskan, fokus utama saat ini adalah PLTS karena penerapannya paling mudah di wilayah Kaltara. “Pemanfaatan energi surya sangat potensial karena wilayah Kaltara berada di sekitar Ekuator, sehingga intensitas panas dari matahari tersedia sepanjang tahun,” imbuhnya.
Kata dia, terdapat potensi pengembangan mikrohidro atau Pembangkit Listrik Tenaga Air di kabupaten kota yang memiliki jalur sungai seperti Kabupaten Malinau. “Tantangan PLTA namun, penerapan PLTA dianggap lebih kompleks karena titik potensi air harus sesuai dan dekat dengan titik beban (pemukiman) yang membutuhkan listrik,” bebernya.
Namun menurutnya, PLTA berbeda dengan PLTS, yang perangkatnya bisa diletakkan di mana saja. “Proposal yang diajukan desa-desa tersebut belum mencantumkan konsep atau desain detail mengenai PLTS yang diinginkan, melainkan hanya berupa permohonan kebutuhan listrik,” urainya.
Setelah proposal diterima, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemda adalah Survei Lapangan. “Survei ini bertujuan untuk meninjau wilayah, medan, dan lahan. Serta mengidentifikasi potensi sumber daya lain (seperti air) sebelum menentukan kelayakan penerapan PLTS,” tegasnya.
Ia juga mengakui, Pemprov Kaltara turut memiliki keterbatasan anggaran dalam membangun infrastruktur elektrifikasi. Saat ini terdapat sekitar 105 desa di Kaltara yang belum mendapatkan aliran listrik sepenuhna.
“Pemprov Kaltara akan terus berupaya mengajukan permohonan bantuan anggaran ke tingkat Pusat, baik melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mendukung pembangunan infrastruktur elektrifikasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
