benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menjadikan Jepang sebagai rujukan utama pembangunan fiskal daerah. Upaya ini mengemuka setelah perwakilan pemprov menghadiri Seminar Jepang–Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Utara, Rahman Putrayani, mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam seminar tersebut bertujuan mempelajari praktik penguatan fiskal di berbagai kota di Jepang.
“Kami menghadiri undangan dari Menteri Dalam Negeri terkait kerja sama Jepang dan Indonesia. BUMD di Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat fiskal daerah sehingga mereka mampu mengelola keuangan di wilayahnya masing-masing tanpa sangat bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat,” ujar Rahman, Kamis (04/12/2025).
Menurut Rahman, pola kemandirian fiskal inilah yang ingin dipelajari dan diterapkan di Kalimantan Utara. Salah satu praktik menarik dari Jepang adalah adanya pajak pulang kampung yang terbukti menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Dari beberapa kota yang sukses membangun kekuatan fiskalnya, terdapat sejumlah praktik yang bisa kita pelajari. Salah satunya pajak pulang kampung, yang menjadi referensi bagaimana Jepang mampu memperkuat keuangan daerah,” katanya.
Rahman menambahkan, Pemprov Kalimantan Utara berharap dapat menduplikasi sebagian program yang sudah berjalan di Jepang, terutama terkait tata kelola dan optimalisasi BUMD.
“Kita akan belajar bagaimana tata kelolanya, termasuk BUMD-nya. Karena nanti BUMD akan menjadi tulang punggung fiskal daerah, atau yang kita kenal sebagai PAD,” ucapnya.
Pemprov Kalimantan Utara menilai kolaborasi Indonesia–Jepang dalam penguatan fiskal daerah ini akan membawa dampak besar bagi peningkatan kemandirian ekonomi daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
