benuanta.co.id, TARAKAN – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat kembali digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara melalui Komisi IV sebagai upaya meningkatkan pemahaman warga terhadap akses layanan kesehatan yang tersedia.
Meski fokus kegiatan mengacu pada Perda tahun 2017, penjelasan soal kepesertaan dan manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan justru menjadi topik yang paling banyak disampaikan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfa mengatakan bahwa sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai program BPJS Kesehatan.
Ia menyebut banyak persoalan muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata cara kepesertaan dan mekanisme pembayaran iuran.
Menurutnya, sejumlah warga masih kerap menunggak iuran hingga akhirnya kesulitan mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan perawatan.
“Dan ketika masuk itu, akhirnya perbelakangnya kita yang bayar, kan kasihan. Makanya ini tolonglah dicicil, cicilannya dipermudah. Terus masuk di rumah sakit juga dipermudah, jangan dipersulit,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan maksimal. Salah satunya melalui penambahan anggaran kesehatan yang cukup signifikan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kaltara telah menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar guna mendukung program layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, dalam perubahan APBD 2025, pemerintah juga menambah alokasi sekitar Rp 6 miliar. Menurutnya, penambahan anggaran ini menunjukkan keseriusan daerah dalam membantu masyarakat, terutama terkait pembiayaan jaminan kesehatan.
“Artinya komitmen kita begitu besar. Tapi dengan komitmen provinsi yang begitu besar, tolong juga dibantu hal-hal yang ada di situ,” sambungnya.
Melalui sosialisasi ini, ia berharap masukan dari masyarakat dapat langsung ditangkap oleh pihak BPJS yang turut hadir sehingga persoalan teknis pembayaran dan pelayanan dapat segera diselesaikan. DPRD menilai koordinasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan tanpa hambatan. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
