benuanta.co.id, TARAKAN – Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi dorongan utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang digelar pada Rabu, 19 November 2025 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kaltara, Rahmawati, S.H menegaskan pentingnya pemerataan layanan agar kebutuhan petani di daerah penyangga terpenuhi secara optimal.
Ia menyampaikan, distribusi pupuk bersubsidi maupun non-subsidi selama ini masih belum merata sehingga petani di sejumlah titik perbatasan menghadapi kesulitan memperoleh pasokan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat produktivitas serta berpotensi menahan perkembangan sektor pertanian daerah.
“Kami mendukung penuh cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan nasional. Namun, cita-cita ini tidak akan terwujud jika petani di daerah penyangga dan perbatasan seperti Kalimantan Utara masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk yang memadai,” ujarnya.
Dirinya menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius, mengingat Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah strategis yang menopang ketahanan pangan di kawasan perbatasan. Optimalisasi distribusi juga disebutnya berkaitan erat dengan penguatan perekonomian lokal yang bergantung pada sektor pertanian.
Selain menyoroti distribusi pupuk, Rahmawati juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut bahwa setiap program sosial yang dijalankan perusahaan wajib dipastikan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat berhak mengetahui alokasi dan penerima manfaat untuk memastikan program memberikan dampak sosial yang nyata serta mencegah terjadinya penyimpangan,” tambahnya.
Ia menilai peran BUMN tidak hanya sebatas memastikan ketersediaan pupuk, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Karena itu, dirinya meminta agar program CSR PKT benar-benar diarahkan mendukung kebutuhan masyarakat perbatasan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Kunjungan kerja ini juga menjadi ruang bagi Komisi VII DPR RI untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk komitmen PKT dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Rapat dan tinjauan lapangan tersebut diharapkan memberi masukan konkret untuk memperbaiki tata kelola sektor pupuk dan peran BUMN dalam pembangunan daerah.
Rahmawati berharap hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan mengenai keterbatasan pupuk di daerah perbatasan tidak terus berulang. Ia menegaskan peningkatan peran BUMN akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
