benuanta.co.id, TARAKAN — DPRD Kota Tarakan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pemberantasan narkotika di Kota Tarakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan saja, tetapi benar-benar dijalankan secara konkret melalui kebijakan, pengawasan, dan dukungan anggaran. Hal ini disampaikan pada momen pembentukan relawan anti narkotika pada Sabtu (22/11/2025) lalu.
Perwakilan DPRD Tarakan sekaligus Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Harjo Solaika, saat menghadiri kegiatan pembekalan relawan anti narkotika. Ia menjelaskan, DPRD menempatkan persoalan narkoba sebagai isu strategis yang harus dikawal secara serius melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“DPRD saat ini tengah memasuki tahap pembahasan anggaran, sehingga momentum tersebut menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh program P4GN mendapat perhatian,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, sebelum menghadiri kegiatan tersebut, dirinya sudah berkoordinasi dengan pimpinan BNN Kota Tarakan terkait urgensi penanganan narkoba. Rapat internal DPRD pun telah menghasilkan kesepakatan bahwa lembaga legislatif harus lebih fokus terhadap persoalan narkotika sebagai ancaman serius.
“Kami sudah bersepakat bahwa kita harus benar-benar concern terhadap persoalan narkoba,” ujarnya.
Harjo menilai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memasukkan program nyata yang mendukung agenda pencegahan narkoba, terutama dinas-dinas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selain itu, DPRD menegaskan, lingkungan pemerintahan juga harus bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“Kami ingin memastikan OPD memiliki program khusus pemberantasan narkoba,” katanya.
Sebagai bentuk keteladanan, DPRD Kota Tarakan juga telah melaksanakan tes urine terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika di internal lembaga legislatif. Langkah ini disebut sebagai komitmen moral dan institusional untuk mendukung gerakan anti narkoba dari dalam.
“Kami sudah memberikan contoh dengan melaksanakan tes urine kepada anggota DPRD,” terangnya.
Harjo menambahkan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, urusan pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas karena permasalahan ini telah masuk dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan isu narkoba menempati posisi penting dalam agenda pembangunan nasional yang wajib didukung hingga tingkat daerah.
“Walaupun ada efisiensi, ini masalah wajib karena sudah masuk Asta Cita Presiden,” tegasnya.
Ia juga menegaskan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah kota memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Karena itu, DPRD berkomitmen untuk mendorong lahirnya program-program konkrit dari eksekutif yang dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan narkotika.
“Kami dan pemerintah kota harus bergandeng tangan untuk menangani masalah ini secara serius,” ucapnya.
Dalam dukungan anggaran, DPRD memastikan pos-pos strategis terkait rehabilitasi dan pemberantasan narkoba akan dipantau dengan ketat dalam proses pembahasan anggaran. Harjo menegaskan DPRD tidak hanya mendukung secara politis, tetapi juga akan memasukkan isu ini sebagai prioritas pembahasan.
“Kami akan memastikan program pemberantasan narkoba masuk sebagai program prioritas,” imbuhnya.
Harjo juga menyampaikan DPRD menyambut baik keberadaan relawan anti narkotika yang dibentuk BNN Kota Tarakan. Ia memastikan DPRD akan membahas dan menindaklanjuti setiap rekomendasi serta kebutuhan relawan dalam rapat legislatif, sekaligus mendukung langkah-langkah rehabilitasi yang menjadi bagian dari pencegahan.
“Kami mendukung setiap gerakan pemberantasan narkoba dan akan menindaklanjutinya secara serius,” tuturnya.
Harjo menegaskan sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan P4GN. Eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dan DPRD sebagai lembaga pengawasan harus berjalan beriringan untuk memastikan kebijakan anti narkotika tidak hanya disusun, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberi dampak.
“Intinya, harus ada program konkrit yang lahir sebagai solusi jangka panjang,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
