Akses Pendidikan Anak PMI di Sabah Jadi Sorotan, BPPD Nunukan Usulkan Sekolah Rakyat

benuanta.co.id, NUNUKAN – Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan sebagai daerah transit utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di wilayah Sabah, Malaysia.

Persoalan klasik yang muncul adalah akses pendidikan bagi anak-anak PMI, terutama mereka yang orang tuanya berstatus pekerja informal atau ilegal sehingga tidak dapat mengakses sekolah formal.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang mengatakan, sangat mendukung program strategis nasional yakni program sekolah rakyat.

Baca Juga :  Peringati HUT Armada RI, Perkuat Sinergi Pemda dan TNI AL di Perbatasan

“Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ujar Robby.

Robby menegaskan, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah merupakan masalah nyata. Banyak anak usia sekolah di kawasan tersebut terpaksa tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada hak pendidikan dan masa depan mereka.

Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu menjangkau kelompok ini dengan dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah. Sinkronisasi gagasan antara program nasional Sekolah Rakyat dengan 17 program unggulan Bupati Nunukan.

Baca Juga :  DPRD Nunukan Desak Gubernur se-Indonesia Timur Duduk Bersama Bahas Deportasi PMI

Menurutnya, sebagian besar keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil, bahkan di dalam kawasan perusahaan, sehingga anak-anak mereka jauh dari akses pendidikan formal. “Program Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, menyampaikan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia bahkan berencana meninjau langsung kondisi di lapangan.

Baca Juga :  Ratusan Kaleng Miras Asal Malaysia Diamankan Petugas di Krayan

“Kami minta Pemkab Nunukan segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program,” tegasnya.

Robben menambahkan, dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas.(*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *