benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyoroti penyusunan struktur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Dalam pembahasan yang telah dijadwalkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD menekankan agar pemerintah lebih selektif menetapkan program prioritas di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan pihaknya ingin terlebih dahulu melihat kerangka struktur anggaran yang dirancang pemerintah sebelum menentukan langkah lanjutan. Menurutnya, struktur awal yang dipresentasikan TAPD menjadi acuan untuk menentukan komponen mana yang perlu diperbaiki, ditambah, atau bahkan dikurangi.
“Yang kita lihat pertama itu strukturnya dulu. Dari situ baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dibenahi atau ditambah,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Ia menilai ruang fiskal Kaltara belum cukup longgar sehingga pemerintah harus mempersempit pilihan program dan fokus pada kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat. Program prioritas, kata dirinya, harus benar-benar memberi dampak langsung dan tidak sekadar menghabiskan anggaran rutin.
“Kita meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dengan keuangan yang sangat terbatas, itu yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Dirinya juga menyinggung komponen belanja modal yang diharapkan tetap dapat dipertahankan. Sementara sejumlah pos seperti tunjangan dan komponen lain yang tidak mendesak, menurutnya, masih bisa dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Tahapan pembahasan APBD 2026 ini telah resmi dijadwalkan melalui undangan rapat Badan Anggaran DPRD Kaltara. Rapat berlangsung selama dua hari, yakni pada 19 November 2025 pukul 11.00 WITA hingga selesai, dan berlanjut pada 20 November 2025 pukul 09.30 WITA hingga selesai. Seluruh rangkaian pembahasan dilaksanakan di Ruang Rapat Hotel Swiss-Belhotel Tarakan, Jalan Mulawarman.
Agenda tersebut melibatkan unsur pimpinan DPRD, seluruh anggota Badan Anggaran, serta komisi I hingga IV. Melalui forum itu, DPRD mengharapkan hadirnya kesepahaman antara legislatif dan TAPD agar struktur APBD 2026 lebih realistis secara fiskal namun tetap responsif terhadap kebutuhan publik.
DPRD memastikan akan mengawal penyusunan anggaran agar tetap sesuai prioritas pembangunan, terutama program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
